Javascript must be enabled to continue!
FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN
View through CrossRef
Governance is impossible without legislation and bureaucracy. Legislation is a source of government authority, both binding authority and discretionary authority, while the bureaucracy moves the wheels of government. The implementation of the wheels of government by the bureaucracy must be based on the authority according to the laws and regulations and the irregularities have legal implications in the form of legal responsibility by the bureaucracy. Deviations in the implementation of government authority by the bureaucracy can be in the form of abuse of authority, arbitrary actions, or arbitrary actions. The act of abuse of authority by the bureaucracy occurs when the three bureaucracies use their authority differently from the purpose for which the authority is granted by legislation. Arbitrary action when the bureaucracy does not give adequate consideration in making decisions or taking other actions. Actions without authority are bureaucratic actions that violate the limits of authority in the form of substance, time, or place. Bureaucratic responsibility due to irregularities in the implementation of authority can be in the form of administrative responsibilities such as canceling decisions that have been issued or criminal liability if the deviation has implications for state financial losses.
Title: FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN
Description:
Governance is impossible without legislation and bureaucracy.
Legislation is a source of government authority, both binding authority and discretionary authority, while the bureaucracy moves the wheels of government.
The implementation of the wheels of government by the bureaucracy must be based on the authority according to the laws and regulations and the irregularities have legal implications in the form of legal responsibility by the bureaucracy.
Deviations in the implementation of government authority by the bureaucracy can be in the form of abuse of authority, arbitrary actions, or arbitrary actions.
The act of abuse of authority by the bureaucracy occurs when the three bureaucracies use their authority differently from the purpose for which the authority is granted by legislation.
Arbitrary action when the bureaucracy does not give adequate consideration in making decisions or taking other actions.
Actions without authority are bureaucratic actions that violate the limits of authority in the form of substance, time, or place.
Bureaucratic responsibility due to irregularities in the implementation of authority can be in the form of administrative responsibilities such as canceling decisions that have been issued or criminal liability if the deviation has implications for state financial losses.
Related Results
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan
Legislation is a sub-system of national law that functions to actualise the implementation of national and state administration according to the ideals established by the national ...
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan a...
ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Selain peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal juga peraturan-peraturan lainnya, salah satunya yaitu peraturan kebijakan (beleidsregels...
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
As a state of law, Indonesia certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the form...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...
Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik dan transparansi merupakan 2 (dua) ...

