Javascript must be enabled to continue!
Kepastian Hukum Akta Jual Beli Saham terhadap Kepemilikan Silang dalam Perseroan Terbatas
View through CrossRef
Peralihan saham dalam Perseroan Terbatas melalui Akta Jual Beli Saham merupakan tindakan korporasi yang sah. Masalah hukum timbul ketika peralihan tersebut mengakibatkan kepemilikan silang saham yang dilarang oleh undang-undang perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari kepemilikan silang saham yang timbul dari Akta Jual Beli Saham dan untuk meneliti sejauh mana kepastian hukum yang berlaku terhadap akta tersebut dalam kerangka regulasi korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, yurisprudensi, dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang yang terbentuk melalui transfer saham menjadikan transaksi tersebut secara hukum tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibatnya, hubungan hukum antara para pihak berakhir dan status hukum perusahaan dikembalikan ke kondisi semula. Meskipun kepastian hukum secara normatif dijamin melalui larangan eksplisit dan mekanisme regulasi yang mengatur transfer saham, efektivitas praktisnya tetap terbatas akibat kurangnya kepatuhan dan pengawasan preventif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama melalui pengenalan kewajiban pengungkapan preventif berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penguatan langkah-langkah kehati-hatian oleh notaris dalam mengkaji struktur kepemilikan silang yang potensial.
Title: Kepastian Hukum Akta Jual Beli Saham terhadap Kepemilikan Silang dalam Perseroan Terbatas
Description:
Peralihan saham dalam Perseroan Terbatas melalui Akta Jual Beli Saham merupakan tindakan korporasi yang sah.
Masalah hukum timbul ketika peralihan tersebut mengakibatkan kepemilikan silang saham yang dilarang oleh undang-undang perseroan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari kepemilikan silang saham yang timbul dari Akta Jual Beli Saham dan untuk meneliti sejauh mana kepastian hukum yang berlaku terhadap akta tersebut dalam kerangka regulasi korporasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, yurisprudensi, dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal.
Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang yang terbentuk melalui transfer saham menjadikan transaksi tersebut secara hukum tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
Akibatnya, hubungan hukum antara para pihak berakhir dan status hukum perusahaan dikembalikan ke kondisi semula.
Meskipun kepastian hukum secara normatif dijamin melalui larangan eksplisit dan mekanisme regulasi yang mengatur transfer saham, efektivitas praktisnya tetap terbatas akibat kurangnya kepatuhan dan pengawasan preventif.
Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama melalui pengenalan kewajiban pengungkapan preventif berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penguatan langkah-langkah kehati-hatian oleh notaris dalam mengkaji struktur kepemilikan silang yang potensial.
Related Results
KEABSAHAN KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM INDONESIA
KEABSAHAN KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM INDONESIA
Limited company stimulates the existence of cross shareholding stocks of the company. Stockholder who invest their capital in limited company is able to establish join venture in o...
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang lahir dari adanya sifat terbuka yang ada pada KUHPerdata Buku III. Sifat terbuka disini memberikan kebebasan yang seluaslu...
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
ABSTRAK Penelitian tentang “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran” bertujuan untuk menganal...
Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris di Purworejo
Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris di Purworejo
Perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta oten...
Pengaruh Beta Pasar, Beta Akuntansi, dan Beta Fundamental terhadap Volatilitas Harga Saham dan Return Saham sebagai Variabel Moderating Pada LQ 45
Pengaruh Beta Pasar, Beta Akuntansi, dan Beta Fundamental terhadap Volatilitas Harga Saham dan Return Saham sebagai Variabel Moderating Pada LQ 45
Bagi perusahaan yang sangat membutuhkan pendanaan atau modal dengan segera, salah satu cara untuk mendapatkannnya tentu saja melalui listing ke pasar modal. Dimana pasar modal meru...
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
Kegiatas usaha perseroan terbatas dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas yaitu Direksi perseroan terbatas, Direksi dapat mewakili perseroan terbatas untuk melakukan kontrak den...
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 16 ayat (1)huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengelu...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract
Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....

