Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
View through CrossRef
Government Regulation a Substitute for laws (Perppu) is president right to regulate something in terms of compelling urgency. Perppu issued by the president must be immediately determined by the House of Representatives to be declared rejected or accepted. Article 24C Constitution of Republic Indonesia 1945 stipulates that authority of Constitutional Court is to only examine the law against Constitution of Republic Indonesia 1945, not the Perppu.
However, Constitutional Court through decision No. 138/PUU-VII/ 2009 states that the Constitutional Court has authority to examine Perppu against Constitution of Republic Indonesia 1945. The Perppu made by president make a new of legal norms that give rise to new legal status, new legal relationships and new legal consequences. Constitutional Court interprets that norms contained in Perppu are as binding as norms in the law. In conducting tests, Constitutional Court does not distinguish between formal and material laws.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir
Title: Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Description:
Government Regulation a Substitute for laws (Perppu) is president right to regulate something in terms of compelling urgency.
Perppu issued by the president must be immediately determined by the House of Representatives to be declared rejected or accepted.
Article 24C Constitution of Republic Indonesia 1945 stipulates that authority of Constitutional Court is to only examine the law against Constitution of Republic Indonesia 1945, not the Perppu.
However, Constitutional Court through decision No.
138/PUU-VII/ 2009 states that the Constitutional Court has authority to examine Perppu against Constitution of Republic Indonesia 1945.
The Perppu made by president make a new of legal norms that give rise to new legal status, new legal relationships and new legal consequences.
Constitutional Court interprets that norms contained in Perppu are as binding as norms in the law.
In conducting tests, Constitutional Court does not distinguish between formal and material laws.
Related Results
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict wit...
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat beru...
ULTRA PETITA CONSTITUTIONALITY IN THE CONSTITUTIONAL COURT
ULTRA PETITA CONSTITUTIONALITY IN THE CONSTITUTIONAL COURT
In making a decision on a judicial review case, ideally the Constitutional Court decides according to what the applicant requested in his/her application, but in practice the Const...
KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, hal ini masih menyisakan tanda tanya serta...
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman
Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga nega...
Sosialisasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Kedudukan Hukum Warga Indonesia dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Sosialisasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Kedudukan Hukum Warga Indonesia dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Pengujian Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum negara, dengan kedudukan hukum warga Indonesia dalam...