HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI: ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, penghilangan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi perlu ditinjau berdasarkan teori Siyasah Dusturiyah, yang memiliki sejumlah teori yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan negara. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang, untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dan untuk memperoleh penjelasan dan mengkaji tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan Sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dengan teknik (Library Research).Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Mahkamah Konstitusi menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, sehingga Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan dalam Undang-Undang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan teori Siyasah Dusturiyah perlu adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi profesi hakim sebagaimana terkonsep di dalam Wilayatul Hisbah. Sehingga, tidak ada lembaga yang lepas dari pengawasan lembaga lain. Dengan demikian penghapusan kewenangan Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan teori pengawasan didalam Siyasah Dusturiyah.   ABSTRACT  This research is motivated by the institutional relationship between the Judicial Commission and the Constitutional Court which is regulated by the decision of the Constitutional Court no. 005/PUU-IV/2006 which eliminates the authority of the Judicial Commission in supervising judges of the Constitutional Court, the elimination of the authority of the Judicial Commission in supervising judges of the Constitutional Court needs to be reviewed based on the theory of Siyasah Duturiyah, which has a number of theories related to state institutional relations. The purpose of this research is to know and understand the main duties and functions of the Judicial Commission and the Constitutional Court according to the law, to obtain an explanation, and to know the institutional relationship between the Judicial Commission and the Constitutional Court before and after the decision of the Constitutional Court no. 005/PUU-IV/2006 and to obtain an explanation and review Siyasah Duturiyah's review of the institutional relationship between the Judicial Commission and the Constitutional Court. The method used in this research is descriptive-analytic with a normative juridical approach. The data used is qualitative data consisting of Primary and Secondary data, as well as data collection techniques by observing directly with the technique (Library Research). Law No. 22 of 2004, the supervision of judges of the Constitutional Court regulated by Law no. 22 of 2004 was abolished by the decision of the Constitutional Court no. 005/PUU-IV/2006, so that the Judicial Commission does not have the authority in the law to supervise judges of the Constitutional Court. Based on the theory of Siyasah Duturiyah, it is necessary to have an institution that has the authority to oversee the profession of judges as conceptualized in the Wilayatul Hisbah. Thus, no institution can be separated from the supervision of other institutions. Thus the abolition of the authority of the Judicial Commission by the Constitutional Court contradicts the theory of supervision in Siyasah Duturiyah.