PENATAAN ULANG PEMILU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 135/PUU-XXII/2024

ABSTRACT This article examines the redesign of national and regional elections after Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 from the perspective of Indonesian constitutional law. The issue is important because the five-ballot simultaneous election model used in 2019 and 2024 generated administrative burdens, voter complexity, local issue distortion, and a continuing need to harmonize the election calendar with the constitutional principle of popular sovereignty. This study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017 on General Elections, Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections, and relevant Constitutional Court decisions, particularly Decisions Number 14/PUU-XI/2013, 55/PUU-XVII/2019, 85/PUU-XX/2022, and 135/PUU-XXII/2024. The study finds that the Court’s latest ruling shifts the paradigm from a five-ballot simultaneous election to a two-stage electoral design that separates national elections from regional elections beginning in 2029. This shift has constitutional implications for electoral periodicity, legislative policy, institutional workload, dispute settlement, and the relationship between national and local democratic accountability. The article concludes that legal reform must be conducted through comprehensive statutory harmonization, clear transitional provisions, stronger election management institutions, integrated dispute settlement, and safeguards against money politics, bureaucratic neutrality violations, and digital electoral risks. Keywords: Election Redesign, Constitutional Court, Simultaneous Election, Regional Election, Constitutional Law ABSTRAK Artikel ini mengkaji penataan ulang pemilu nasional dan pemilu daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Isu ini penting karena model pemilu serentak lima kotak yang digunakan pada 2019 dan 2024 menimbulkan beban administratif, kompleksitas bagi pemilih, tereduksinya isu lokal, serta kebutuhan berkelanjutan untuk menyelaraskan kalender pemilu dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, 55/PUU-XVII/2019, 85/PUU-XX/2022, dan 135/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan terbaru MK menggeser paradigma dari pemilu serentak lima kotak menuju desain dua tahap yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Pergeseran ini berimplikasi terhadap periodisasi pemilu, kebijakan legislasi, beban kelembagaan penyelenggara, penyelesaian sengketa, serta relasi akuntabilitas demokrasi nasional dan lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum pemilu harus dilakukan melalui harmonisasi undang-undang, norma transisi yang jelas, penguatan penyelenggara pemilu, integrasi penyelesaian sengketa, serta pengendalian politik uang, pelanggaran netralitas birokrasi, dan risiko digital pemilu. Kata Kunci: Penataan Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Pemilu Serentak, Pemilu Daerah, Hukum Tata Negara