PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILU SERENTAK: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TAIWAN

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemilu legislatif dan presiden untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, implementasi pemilu serentak menghadirkan tantangan serius, mulai dari kompleksitas penyelenggaraan, potensi sengketa hasil, hingga legitimasi proses demokrasi. Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi menjadi sentral sebagai pengawal konstitusi sekaligus penyelesai sengketa pemilu. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif peran Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam pemilu serentak dengan Constitutional Court Korea Selatan dan Council of Grand Justices Taiwan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ditelaah untuk menilai bagaimana pengadilan konstitusi di tiga negara tersebut mengawal prinsip keadilan pemilu dan mengatasi implikasi konstitusional dari pelaksanaan pemilu serentak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan fungsi adjudikatif Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, sementara Korea Selatan menonjolkan pengujian norma pemilu, dan Taiwan lebih menekankan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengalaman perbandingan tersebut dapat memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi agar lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu serentak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana reformasi hukum pemilu dan peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi konstitusional.