Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman

View through CrossRef
Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui pendekatan komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap ketentuan konstitusi, undang-undang, dan putusan-putusan kedua mahkamah konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan terbatas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki mekanisme yang lebih komprehensif melalui Organstreitverfahren (prosedur sengketa organ). Perbandingan menunjukkan bahwa sistem Jerman memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian sengketa konstitusional dengan prosedur yang lebih detail dan tegas. Implikasinya, Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek positif dari sistem Jerman untuk memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan supremasi konstitusi.
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang
Title: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman
Description:
Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara.
Penelitian ini menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui pendekatan komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap ketentuan konstitusi, undang-undang, dan putusan-putusan kedua mahkamah konstitusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan terbatas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No.
24 Tahun 2003.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki mekanisme yang lebih komprehensif melalui Organstreitverfahren (prosedur sengketa organ).
Perbandingan menunjukkan bahwa sistem Jerman memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian sengketa konstitusional dengan prosedur yang lebih detail dan tegas.
Implikasinya, Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek positif dari sistem Jerman untuk memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan supremasi konstitusi.

Related Results

KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, hal ini masih menyisakan tanda tanya serta...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat beru...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman
This research examines the comparison of impeachment schemes and the position of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany using com...
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan...
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict wit...

Back to Top