Analisis Hukum Pelaksanaan Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Di Luar Nikah Di Kota Banjarbaru

Wali nikah adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Dalam kasus pernikahan anak di luar nikah, sering kali muncul persoalan mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah. Ketiadaan hubungan perdata antara anak diluar nikah kepada ayah biologisnya, membuat seorang anak perempuan yang berstatus anak di luar nikah yang ingin melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pelaksanaan akad nikah sebanyak dua kali di Kota Banjarbaru di mana pihak perempuan merupakan anak di luar nikah. Umumnya, akad nikah dilaksanakan sekali dengan menggunakan wali hakim. Namun, dalam kasus ini, akad nikah dilakukan dua kali dengan wali yang berbeda, bertujuan untuk menutupi aib salah satu pasangan. Jika tujuan utama adalah menyembunyikan status sebagai anak di luar nikah, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan menggunakan taukil wali atau tetap melibatkan wali hakim tanpa mengungkapkan latar belakang tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah serta alasan diperbolehkannya pelaksanaan praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan lima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendapat berbeda terkait pelaksanaan akad nikah dua kali. Sebagian pihak menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk memenuhi kebijakan KUA, sementara pihak lain tidak setuju karena dianggap dapat merusak keabsahan akad pertama