Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme
View through CrossRef
The purpose of this research is to find out how the legal positivism paradigm of John Austin in the era of postmodernism and explain the relevance of legal positivism in law enforcement in Indonesia. This research uses method of philosophy of law. The results are that John Austin's legal positivism paradigm in the era of postmodernism is increasingly losing its way because it is exclusive. The legal positivism paradigm cannot be a guidance in law because the shortcomings of the legal positivism paradigm include the legal positivism paradigm constructed by Austin that is unable to accommodate important aspects outside the specified elements such as ethical, moral, and religious elements. Although, the paradigm of legal positivism in Indonesia has become the main point of law enforcement because of the continental European legal tradition. However, in practice the legal positivism paradigm is not compatible with the existing legal patterns in Indonesia because: (1) Indonesian society is heterogeneous; (2) Social, political, and economic developments are transforming so rapidly that the law is lagging behind; and (3) Indonesian people are religious but have no absolute ideology of religion.
Title: Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme
Description:
The purpose of this research is to find out how the legal positivism paradigm of John Austin in the era of postmodernism and explain the relevance of legal positivism in law enforcement in Indonesia.
This research uses method of philosophy of law.
The results are that John Austin's legal positivism paradigm in the era of postmodernism is increasingly losing its way because it is exclusive.
The legal positivism paradigm cannot be a guidance in law because the shortcomings of the legal positivism paradigm include the legal positivism paradigm constructed by Austin that is unable to accommodate important aspects outside the specified elements such as ethical, moral, and religious elements.
Although, the paradigm of legal positivism in Indonesia has become the main point of law enforcement because of the continental European legal tradition.
However, in practice the legal positivism paradigm is not compatible with the existing legal patterns in Indonesia because: (1) Indonesian society is heterogeneous; (2) Social, political, and economic developments are transforming so rapidly that the law is lagging behind; and (3) Indonesian people are religious but have no absolute ideology of religion.
Related Results
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
POSITIVISME AUGUSTE COMTE
POSITIVISME AUGUSTE COMTE
Abstrak: Kelahiran positivisme merupakan upaya membatasi diri dengan filsafat yang masih bercampur dengan pengetahuan non-inderawi (metafisika, ideologi, dan agama). Dengan hadirny...
POSITIVISME: KONSEP, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI DALAM KAJIAN ILMU PENGETAHUAN DAN HUKUM
POSITIVISME: KONSEP, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI DALAM KAJIAN ILMU PENGETAHUAN DAN HUKUM
Positivism is a school of philosophy that emphasizes the importance of empirical observation and logic in developing knowledge. In science, positivism is the basis for the developm...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
Normatifikasi Nilai Transendental Dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Transendental
Normatifikasi Nilai Transendental Dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Transendental
Perkembangan sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari refleksi mendalam mengenai sumber dan legitimasi norma, di mana nilai-nilai transendental—yang bersumber pada agama,...
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden ...
EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME DALAM ILMU HUKUM
EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME DALAM ILMU HUKUM
Positivisme adalah suatu paham filsafati dalam alur tradisi pemikiran Galilean (atau Newtonian), yang bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakekatnya adala...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...