Javascript must be enabled to continue!

PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

AbstractImprisonment as the main criminal is the most threatened against offenders. Imprisonment in Indonesia criminal law as a legacy of colonial law enforcement. With the development of the concept of criminal theory form retributive to restorative sentencing, imprisonment and the implementation should be reviewed so that can be in accordance with human rights principles. This research examined the imprisonment in the Indonesian criminal law, customary criminal law, and Islamic Penal law, and also the concept of imprisonment renewal in the concept of Criminal Law Code of Indonesia, and then what is the punishment that is accordance with restorative justice theory that can protect the human rights of the convicted person, victims, and society.Key Word: Imprisonment, human rights, restorative justice.AbstrakPidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial. Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori restorative justice yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.Kata Kunci: Pidana penjara, hak asasi manusia, keadilan restoratif

Universitas Sebelas Maret

Dede Kania

Yustisia Jurnal Hukum

2017

Title: PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Description:

AbstractImprisonment as the main criminal is the most threatened against offenders.

Imprisonment in Indonesia criminal law as a legacy of colonial law enforcement.

With the development of the concept of criminal theory form retributive to restorative sentencing, imprisonment and the implementation should be reviewed so that can be in accordance with human rights principles.

This research examined the imprisonment in the Indonesian criminal law, customary criminal law, and Islamic Penal law, and also the concept of imprisonment renewal in the concept of Criminal Law Code of Indonesia, and then what is the punishment that is accordance with restorative justice theory that can protect the human rights of the convicted person, victims, and society.

Key Word: Imprisonment, human rights, restorative justice.

AbstrakPidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan.

Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial.

Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori restorative justice yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pidana penjara, hak asasi manusia, keadilan restoratif.

Back

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...

Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara

Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...

RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...

Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...

Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...

Pertimbangan vonis hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana lslam

Domestic violence is a violation of human rights and a form of discrimination that must be eradicated. In Islam, such acts are forbidden. If this violence repeatedly occurs, it can...

Email:
Password:

Email:

PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Related Results