Javascript must be enabled to continue!

PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

AbstractImprisonment as the main criminal is the most threatened against offenders. Imprisonment in Indonesia criminal law as a legacy of colonial law enforcement. With the development of the concept of criminal theory form retributive to restorative sentencing, imprisonment and the implementation should be reviewed so that can be in accordance with human rights principles. This research examined the imprisonment in the Indonesian criminal law, customary criminal law, and Islamic Penal law, and also the concept of imprisonment renewal in the concept of Criminal Law Code of Indonesia, and then what is the punishment that is accordance with restorative justice theory that can protect the human rights of the convicted person, victims, and society.Key Word: Imprisonment, human rights, restorative justice.AbstrakPidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial. Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori restorative justice yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.Kata Kunci: Pidana penjara, hak asasi manusia, keadilan restoratif

Universitas Sebelas Maret

Dede Kania

Yustisia Jurnal Hukum

2017

Title: PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Description:

AbstractImprisonment as the main criminal is the most threatened against offenders.

Imprisonment in Indonesia criminal law as a legacy of colonial law enforcement.

With the development of the concept of criminal theory form retributive to restorative sentencing, imprisonment and the implementation should be reviewed so that can be in accordance with human rights principles.

This research examined the imprisonment in the Indonesian criminal law, customary criminal law, and Islamic Penal law, and also the concept of imprisonment renewal in the concept of Criminal Law Code of Indonesia, and then what is the punishment that is accordance with restorative justice theory that can protect the human rights of the convicted person, victims, and society.

Key Word: Imprisonment, human rights, restorative justice.

AbstrakPidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan.

Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial.

Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana penjara dalam hukum pidana Indonesia, hukum pidana adat, dan hukum pidana Islam, serta konsep pembaharuan pidana penjara dalam RKUHP, kemudian bentuk pembaharuan pemidanaan apakah yang sesuai dengan teori restorative justice yang dapat melindungi hak asasi terpidana, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pidana penjara, hak asasi manusia, keadilan restoratif.

Back

Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...

RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...

Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif

Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukandengan menggunakan konsep...

Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr

Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...

Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia

AbstractSooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...

POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA

<h2>Abstract</h2>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...

PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI

Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...

Email:
Password:

Email:

PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Related Results