Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya pembatasan kebebasan pers di massa orde baru serta memahami polemik yang terjadi antara pers dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode historis naratif. Hasil penelitian ini adalah dapat menjelaskan latar belakang pembatasan pers yang terjadi pada massa orde baru. Dapat mengetahui dan memahami polemik yang muncul antara pers dan pemerintah pada massa orde baru. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pers mengalami pembatasan kebebasan di massa orde baru dengan melakukan pembredelan terhadap pers oleh pemerintah di tahun 1974 pada peristiwa Malari, karena sudah berani mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam melakukan tugasnya pers memiliki hak untuk mengontrol pemerintah dengan mengkritik pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak harus melakukan pembredelan kepada pers tapi langsung diajukan ke pengadilan jika pers terbukti melakukan kesalahan kepada pemerintah. Dan juga pers dalam melakukan tugas nya harus memiliki kebebasan dengan berdasarkan tanggung jawab dan kode etik jurnalistik. 
Title: Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya pembatasan kebebasan pers di massa orde baru serta memahami polemik yang terjadi antara pers dan pemerintah.
Metode yang digunakan adalah metode historis naratif.
Hasil penelitian ini adalah dapat menjelaskan latar belakang pembatasan pers yang terjadi pada massa orde baru.
Dapat mengetahui dan memahami polemik yang muncul antara pers dan pemerintah pada massa orde baru.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pers mengalami pembatasan kebebasan di massa orde baru dengan melakukan pembredelan terhadap pers oleh pemerintah di tahun 1974 pada peristiwa Malari, karena sudah berani mengkritik kebijakan pemerintah.
Dalam melakukan tugasnya pers memiliki hak untuk mengontrol pemerintah dengan mengkritik pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak harus melakukan pembredelan kepada pers tapi langsung diajukan ke pengadilan jika pers terbukti melakukan kesalahan kepada pemerintah.
Dan juga pers dalam melakukan tugas nya harus memiliki kebebasan dengan berdasarkan tanggung jawab dan kode etik jurnalistik.
 .

Related Results

FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ...
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat peran pers pada masa Orde Baru di Pontianak tahun 1966-197...
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
The press is the realization and actualization of the freedom to express an opinion in writing. The press his an informative function, namely providing information to the general p...
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Memi...
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Perkembangan Dewan Pers sejak era Reformasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era orde baru, Dewan Pers dibawah bayang-bayang intervensi pemerintah. Kini Dewan Pers t...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature  Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2),  Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara
Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara
Iklim pers yang sehat merupakan salah satu syarat bagi terciptanya peran pers yang semakin baik bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air. Penegakan Hukum Pers adalah cara yang s...

Back to Top