Javascript must be enabled to continue!
Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya pembatasan kebebasan pers di massa orde baru serta memahami polemik yang terjadi antara pers dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode historis naratif. Hasil penelitian ini adalah dapat menjelaskan latar belakang pembatasan pers yang terjadi pada massa orde baru. Dapat mengetahui dan memahami polemik yang muncul antara pers dan pemerintah pada massa orde baru. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pers mengalami pembatasan kebebasan di massa orde baru dengan melakukan pembredelan terhadap pers oleh pemerintah di tahun 1974 pada peristiwa Malari, karena sudah berani mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam melakukan tugasnya pers memiliki hak untuk mengontrol pemerintah dengan mengkritik pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak harus melakukan pembredelan kepada pers tapi langsung diajukan ke pengadilan jika pers terbukti melakukan kesalahan kepada pemerintah. Dan juga pers dalam melakukan tugas nya harus memiliki kebebasan dengan berdasarkan tanggung jawab dan kode etik jurnalistik.
Title: Pers Yang Terbelenggu Tahun 1974-1998
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya pembatasan kebebasan pers di massa orde baru serta memahami polemik yang terjadi antara pers dan pemerintah.
Metode yang digunakan adalah metode historis naratif.
Hasil penelitian ini adalah dapat menjelaskan latar belakang pembatasan pers yang terjadi pada massa orde baru.
Dapat mengetahui dan memahami polemik yang muncul antara pers dan pemerintah pada massa orde baru.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pers mengalami pembatasan kebebasan di massa orde baru dengan melakukan pembredelan terhadap pers oleh pemerintah di tahun 1974 pada peristiwa Malari, karena sudah berani mengkritik kebijakan pemerintah.
Dalam melakukan tugasnya pers memiliki hak untuk mengontrol pemerintah dengan mengkritik pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak harus melakukan pembredelan kepada pers tapi langsung diajukan ke pengadilan jika pers terbukti melakukan kesalahan kepada pemerintah.
Dan juga pers dalam melakukan tugas nya harus memiliki kebebasan dengan berdasarkan tanggung jawab dan kode etik jurnalistik.
.
Related Results
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Pers mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem pers Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan pers umum. Tantangan pers mahasiswa dalam posisi ...
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ...
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat peran pers pada masa Orde Baru di Pontianak tahun 1966-197...
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
The press is the realization and actualization of the freedom to express an opinion in writing. The press his an informative function, namely providing information to the general p...
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Memi...
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Perkembangan Dewan Pers sejak era Reformasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era orde baru, Dewan Pers dibawah bayang-bayang intervensi pemerintah. Kini Dewan Pers t...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara
Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara
Iklim pers yang sehat merupakan salah satu syarat bagi terciptanya peran pers yang semakin baik bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air. Penegakan Hukum Pers adalah cara yang s...

