Javascript must be enabled to continue!
Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
View through CrossRef
The application of main and additional criminal witnesses in the PTPK Law has become firm with the existence of legal norms for the return of state financial losses that do not eliminate the criminalization of the perpetrators of criminal acts but only factors that alleviate punishment. This is important so that there is no disparity in punishment. And likewise punish paying restitution if the act is committed jointly, so that a sense of justice occurs,The research method used is normative juridical. Which type of data used is primair legal material obtained from all publications on law, literature that is not an official document. Publications about the law include, among others, the internet, textbooks, law journals, articles, comments, court regulations and other sources; The types of criminal sanctions in the PTPK Law, namely in the form of principal punishment and additional punishment in the form of restitution, are closely related. Aspects of the amount of state financial losses, aspects of the perpetrator's guilt, aspects of the benefits obtained by the perpetrator, the impact caused by the perpetrator and the return of losses made by the perpetrator. Such is the case in imposing additional punishment in the form of paying restitution. In the PTPK Law, the amount of restitution is interpreted as “not merely assessing state financial losses, but assessing how much money is actually received by the perpetrator”, so that the imposition of restitution is in accordance with objective and proportional principles. Likewise, the imposition of restitution in the case of corruption crimes committed jointly and tried simultaneously, the additional restitution cannot be imposed jointly.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
Description:
The application of main and additional criminal witnesses in the PTPK Law has become firm with the existence of legal norms for the return of state financial losses that do not eliminate the criminalization of the perpetrators of criminal acts but only factors that alleviate punishment.
This is important so that there is no disparity in punishment.
And likewise punish paying restitution if the act is committed jointly, so that a sense of justice occurs,The research method used is normative juridical.
Which type of data used is primair legal material obtained from all publications on law, literature that is not an official document.
Publications about the law include, among others, the internet, textbooks, law journals, articles, comments, court regulations and other sources; The types of criminal sanctions in the PTPK Law, namely in the form of principal punishment and additional punishment in the form of restitution, are closely related.
Aspects of the amount of state financial losses, aspects of the perpetrator's guilt, aspects of the benefits obtained by the perpetrator, the impact caused by the perpetrator and the return of losses made by the perpetrator.
Such is the case in imposing additional punishment in the form of paying restitution.
In the PTPK Law, the amount of restitution is interpreted as “not merely assessing state financial losses, but assessing how much money is actually received by the perpetrator”, so that the imposition of restitution is in accordance with objective and proportional principles.
Likewise, the imposition of restitution in the case of corruption crimes committed jointly and tried simultaneously, the additional restitution cannot be imposed jointly.
Related Results
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap...
Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, korupsi sudah menjadi wabah penyakit moral yang sangat kronis saat ini di Indonesia. Maka dibutuhkan...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...

