Javascript must be enabled to continue!
Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo
View through CrossRef
This research aims to find out the juridical perspective on polyandrous marriages and what the legal consequences of polyandrous marriages are in the Gorontalo Religious Court. This research uses normative legal research methods or normative juridical research. This normative research includes library research or document study, because the objects studied are official public documents, namely official data from the Gorontalo Religious Court. Legal research carried out by examining library materials or secondary data alone can be called normative legal research or library legal research supported by empirical data. The results of this research show that the legal consequences of polyandrous marriages in the Gorontalo Religious Court are that the biggest difficulty in polyandry is that the father of the child is not known, so that in this model of marriage the relationship between father and child is uncertain. Just as sexual communism has no foothold, so polyandry cannot be popular in any society. Therefore, family life which is a safe building of protection for the next generation and a strict connection between one generation and the next is an instinctive demand of human nature.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Akibat Hukum Dari Perkawinan Polandri Di Pengadilan Agama Gorontalo
Description:
This research aims to find out the juridical perspective on polyandrous marriages and what the legal consequences of polyandrous marriages are in the Gorontalo Religious Court.
This research uses normative legal research methods or normative juridical research.
This normative research includes library research or document study, because the objects studied are official public documents, namely official data from the Gorontalo Religious Court.
Legal research carried out by examining library materials or secondary data alone can be called normative legal research or library legal research supported by empirical data.
The results of this research show that the legal consequences of polyandrous marriages in the Gorontalo Religious Court are that the biggest difficulty in polyandry is that the father of the child is not known, so that in this model of marriage the relationship between father and child is uncertain.
Just as sexual communism has no foothold, so polyandry cannot be popular in any society.
Therefore, family life which is a safe building of protection for the next generation and a strict connection between one generation and the next is an instinctive demand of human nature.
Related Results
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
Pencatatan perkawinan merupakan proses yang sangat penting untuk kepastian hukum pada suatu pasangan yang melakukan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang P...
KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaul...
TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN
Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga negaraan...
SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
ABSTRAK : Semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, hukum perkawinan beda agama mengalami kesulitan kepastian hukum. Dalam undang-undang ini, pengertian...
Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama
Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama
The legal norm contained within Article 42 of the Marriage Law rigidly stipulates that the legal validity of a child depends on the legality of the marriage of their biological par...
Keabsahan Perkawinan Via Video Conference
Keabsahan Perkawinan Via Video Conference
This study aims to determine and analyze the validity of marriages and the application of marriage registration via video conference in Indonesia’s positive law which regulates mar...
AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi kasus Timor Leste)
AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi kasus Timor Leste)
Suksesi suatu negara merupakan momentum dimana peralihan kedulatan dari prosessor kepada suksessor yang menimbulkan adanya akibat hukum, bebarapa akibat hukum yang mungkin dapat te...

