Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
View through CrossRef
In the current era of globalization, the progress of technology and information development occurs very quickly. Developments in the transportation sector have experienced significant changes with the presence of online transportation services in the form of an application. Online transportation service applications are very easy to use which has an impact on other transportation services. Therefore, the purpose of this discussion is carried out in order to find out how business competition lies therein, including between online transportation service business actors and ordinary (conventional) transportation businesses. Some online transportation service providers in Indonesia include Uber, Grab, Go-jek, In-driver, and others. The services provided by online transportation services are not only in the form of transportation services, but offer food delivery services, online shopping services, and services to deliver packages. Business competition between online transportation services and (conventional) transportation services causes unfair business competition. In this research, the author uses a qualitative research type because the author discusses the business competition between the two by conducting an analysis. The research approach used by the author in this journal is to use a statutory approach.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Description:
In the current era of globalization, the progress of technology and information development occurs very quickly.
Developments in the transportation sector have experienced significant changes with the presence of online transportation services in the form of an application.
Online transportation service applications are very easy to use which has an impact on other transportation services.
Therefore, the purpose of this discussion is carried out in order to find out how business competition lies therein, including between online transportation service business actors and ordinary (conventional) transportation businesses.
Some online transportation service providers in Indonesia include Uber, Grab, Go-jek, In-driver, and others.
The services provided by online transportation services are not only in the form of transportation services, but offer food delivery services, online shopping services, and services to deliver packages.
Business competition between online transportation services and (conventional) transportation services causes unfair business competition.
In this research, the author uses a qualitative research type because the author discusses the business competition between the two by conducting an analysis.
The research approach used by the author in this journal is to use a statutory approach.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja koperasi mitra perkebunan. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data ...
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Trasportasi Online di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Abstrak. Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pengaruh revolusi industri 4.0, salah satu permasalahan yang terjadi akibat pertumbuhan teknol...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, ker...
Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital
Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital
Era ekonomi digital seperti saat ini, telah menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya secara daring. Akibat dari itu, para pembeli juga akan melakukan pembelian...
Perkembangan Undang-Undang Persaingan dalam Konteks Harta Intelek di Malaysia
Perkembangan Undang-Undang Persaingan dalam Konteks Harta Intelek di Malaysia
Undang-undang persaingan telah diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 1990-an, namun pada masa itu tidak ada undang-undang khusus mengenai persaingan. Peruntukan berkaitan dengan pe...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...