Javascript must be enabled to continue!
Pemanfaatan fasilitas bus rapit transit (BRT) Semarang bagi penyandang disabilitas
View through CrossRef
Utilization of Bus Rapid Transit (BRT) facilities for people with disabilities is an important aspect in efforts to create public transportation that is inclusive and friendly to diverse communities. This research aims to analyze the extent to which BRT facilities can be utilized by people with disabilities and identify the challenges and opportunities faced in the utilization process. This research method involves field surveys, interviews, and qualitative data analysis. The research results show that although several BRT facilities have been designed taking into account the needs of people with disabilities, there are still obstacles in their use. Some of these obstacles include stop accessibility, bus stop designs that are not fully disability-friendly, as well as a lack of understanding and awareness on the part of BRT managers and general users regarding the needs of people with disabilities. On the other hand, this research also identified several opportunities to increase the use of BRT facilities by people with disabilities, including through the development of information and communication technology, active involvement of people with disabilities in the planning and evaluation process of facilities, as well as increasing training for BRT operators and officers in serving passengers. with special needs. It is hoped that this research can contribute to the development of more inclusive public transportation policies and planning, ensuring that BRT facilities not only meet technical standards but are truly accessible and utilized by all levels of society, including people with disabilities.
Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future
Title: Pemanfaatan fasilitas bus rapit transit (BRT) Semarang bagi penyandang disabilitas
Description:
Utilization of Bus Rapid Transit (BRT) facilities for people with disabilities is an important aspect in efforts to create public transportation that is inclusive and friendly to diverse communities.
This research aims to analyze the extent to which BRT facilities can be utilized by people with disabilities and identify the challenges and opportunities faced in the utilization process.
This research method involves field surveys, interviews, and qualitative data analysis.
The research results show that although several BRT facilities have been designed taking into account the needs of people with disabilities, there are still obstacles in their use.
Some of these obstacles include stop accessibility, bus stop designs that are not fully disability-friendly, as well as a lack of understanding and awareness on the part of BRT managers and general users regarding the needs of people with disabilities.
On the other hand, this research also identified several opportunities to increase the use of BRT facilities by people with disabilities, including through the development of information and communication technology, active involvement of people with disabilities in the planning and evaluation process of facilities, as well as increasing training for BRT operators and officers in serving passengers.
with special needs.
It is hoped that this research can contribute to the development of more inclusive public transportation policies and planning, ensuring that BRT facilities not only meet technical standards but are truly accessible and utilized by all levels of society, including people with disabilities.
Related Results
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma dan diskriminasi sehingga belum dapat berkontribusi aktif secara optimal dalam pembangunan....
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun a...
EVALUASI PERSEBARAN LOKASI HALTE BRT KORIDOR MANGKANG-PENGGARON KOTA SEMARANG
EVALUASI PERSEBARAN LOKASI HALTE BRT KORIDOR MANGKANG-PENGGARON KOTA SEMARANG
Permasalahan kemacetan di Kota Semarang sebagian besar diakibatkan oleh banyaknya kendaraan pribadi yang turun ke jalan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan jumlah kendaraan priba...
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Pasca Indonesia meratifikasi Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 ( UU 19/2011), dan disahkannya UU nomor 8 Tahun 2016 tentan...
IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
<p class="AbstractText"><em>People with disabilities</em><em> </em><em>in their lives still experience various</em><em> </em>&...
Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Warga negara, tidak terkecuali peny...
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara yang turut menyepakati rencana aksi global atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesen...
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...

