Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA

View through CrossRef
Abstract, The purpose of this study is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementation, reporting, and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The respondents of this study consisted of the village secretary, treasurer of the PKK, and community representatives. Data collection techniques are by interview, observation and documentation. Data analysis techniques began with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the apparatus of the Pusaka Rakyat Village, Tarumajaya District has applied the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes. APBDes planning and implementation has applied the principles of transparency and accountability. While APBDes accountability physically shows an accountable implementation. The main obstacle is the disbursement of funding sources that are not according to plan. Keywords: Accountability, APBDes Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan implementasi APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan implementasi yang akuntabel. Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Kata Kunci : Akuntabilitas , APBDes
Title: AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA
Description:
Abstract, The purpose of this study is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementation, reporting, and accountability activities.
The research method used is a qualitative method with a descriptive approach.
The respondents of this study consisted of the village secretary, treasurer of the PKK, and community representatives.
Data collection techniques are by interview, observation and documentation.
Data analysis techniques began with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.
The results of this study indicate that the apparatus of the Pusaka Rakyat Village, Tarumajaya District has applied the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes.
APBDes planning and implementation has applied the principles of transparency and accountability.
While APBDes accountability physically shows an accountable implementation.
The main obstacle is the disbursement of funding sources that are not according to plan.
 Keywords: Accountability, APBDes Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Responden penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan perwakilan masyarakat.
Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes.
Perencanaan dan implementasi APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sementara akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan implementasi yang akuntabel.
Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana.
 Kata Kunci : Akuntabilitas , APBDes.

Related Results

INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yan...
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penelitian yang dilaksanakan di kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dimana fokus penelitian mengkaji tentang penguatan kelembagaan desa dalam mempersiapkan pelaksanaan musrenbang desa...
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA
Tujuan Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, Untuk mengetahui model akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabup...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo
Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat desa dan penerapan siskeudes terhadap akuntabilitas ...
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang
Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar dalam Pengelolaan Pasar Baru Subang. Pendekatan penelitian yang di gunakan untuk mengkaji mengena...
RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA
RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA
Lebih dari Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk Dana Desa sejak 2015-2021. Sayangnya pengelolaan tidak dimbangi dengan prinsip transpara...

Back to Top