Javascript must be enabled to continue!
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA
View through CrossRef
Abstract, The purpose of this study is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementation, reporting, and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The respondents of this study consisted of the village secretary, treasurer of the PKK, and community representatives. Data collection techniques are by interview, observation and documentation. Data analysis techniques began with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the apparatus of the Pusaka Rakyat Village, Tarumajaya District has applied the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes. APBDes planning and implementation has applied the principles of transparency and accountability. While APBDes accountability physically shows an accountable implementation. The main obstacle is the disbursement of funding sources that are not according to plan. Keywords: Accountability, APBDes Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan implementasi APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan implementasi yang akuntabel. Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Kata Kunci : Akuntabilitas , APBDes
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Title: AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA
Description:
Abstract, The purpose of this study is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementation, reporting, and accountability activities.
The research method used is a qualitative method with a descriptive approach.
The respondents of this study consisted of the village secretary, treasurer of the PKK, and community representatives.
Data collection techniques are by interview, observation and documentation.
Data analysis techniques began with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.
The results of this study indicate that the apparatus of the Pusaka Rakyat Village, Tarumajaya District has applied the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes.
APBDes planning and implementation has applied the principles of transparency and accountability.
While APBDes accountability physically shows an accountable implementation.
The main obstacle is the disbursement of funding sources that are not according to plan.
Keywords: Accountability, APBDes Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Responden penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan perwakilan masyarakat.
Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes.
Perencanaan dan implementasi APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sementara akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan implementasi yang akuntabel.
Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana.
Kata Kunci : Akuntabilitas , APBDes.
Related Results
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pada level pemerintahan desalah se...
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Abstrak
UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202...
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yan...
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Penelitian yang dilaksanakan di kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dimana fokus penelitian mengkaji tentang penguatan kelembagaan desa dalam mempersiapkan pelaksanaan musrenbang desa...
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA (DESA SARIYOSO KABUATEN WONOSOBO)
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA (DESA SARIYOSO KABUATEN WONOSOBO)
Pentingnya reformasi pengelolaan dana desa di Desa Sariyoso di dasari beberapa pertimbangan strategis terutama menyangkut beberapa persoalan antara lain: Pertama, rendahnya efektiv...
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA
Tujuan Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, Untuk mengetahui model akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabup...
Kapasitas Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
Kapasitas Dan Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dan akuntabilitas perangkat desa dalam pengelo...

