AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa smelibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno; 2011:222). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan peaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun dari temuan hasil survei tentang praktik pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik sehingga Good Local Government dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan rancangan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dan simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Benua Tengah yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam memuwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.