Javascript must be enabled to continue!
Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas
View through CrossRef
Jurnalisme merupakan sebuah kegiatan pengelolaan informasi yang memiliki rentang sejarah panjang berbarengan dengan perkembangan konsep ruang publik. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji asal mula jurnalsme publik dengan menggunakan pandangan Jurgen Habermas mengenai ontologi ruang publik, sejarah pers, dan hubungan ruang publik dengan pers. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep publik yang melekat pada ruang publik memiliki pengertian berbeda dalam sejarah, hingga ditemukannya konsep ruang publik yang sejalan dengan pandangan kita saat ini. Ruang publik dalam pandangan Habermas memiliki dua bentuk; ruang publik politik dan ruang publik sastra. Melalui dua konsep ruang publik tersebut peneliti menemukan kerterkaitan ruang publik dengan perkembangan pers hingga munculnya konsep jurnalisme publik.
Title: Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas
Description:
Jurnalisme merupakan sebuah kegiatan pengelolaan informasi yang memiliki rentang sejarah panjang berbarengan dengan perkembangan konsep ruang publik.
Penelitian ini berupaya untuk mengkaji asal mula jurnalsme publik dengan menggunakan pandangan Jurgen Habermas mengenai ontologi ruang publik, sejarah pers, dan hubungan ruang publik dengan pers.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep publik yang melekat pada ruang publik memiliki pengertian berbeda dalam sejarah, hingga ditemukannya konsep ruang publik yang sejalan dengan pandangan kita saat ini.
Ruang publik dalam pandangan Habermas memiliki dua bentuk; ruang publik politik dan ruang publik sastra.
Melalui dua konsep ruang publik tersebut peneliti menemukan kerterkaitan ruang publik dengan perkembangan pers hingga munculnya konsep jurnalisme publik.
.
Related Results
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Fungsi Gatekeeping yang Dilaksanakan Pers Mahasiswa Univeristas Islam Syekh Yusuf Di Era Digital (Studi Kualitatif Pers Mahasiswa Pasca Penandatangan Kerjasama Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti)
Pers mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem pers Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan pers umum. Tantangan pers mahasiswa dalam posisi ...
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
FUNGSI DEWAN PERS DALAM MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Dewan Pers dalam perannya untuk melindungi kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ...
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
PERAN PERS PADA MASA ORDE BARU DI PONTIANAK TAHUN 1966-1974
<p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat peran pers pada masa Orde Baru di Pontianak tahun 1966-197...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Tinjauan Yuridis Peranan Dewan Pers Dalam Peningkatan Profesionalme Wartawan
Perkembangan Dewan Pers sejak era Reformasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada era orde baru, Dewan Pers dibawah bayang-bayang intervensi pemerintah. Kini Dewan Pers t...
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Memi...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN PERS
KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN PERS
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pers menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pers dan implikasi berlakunya Undang-Undang No. 40...

