Javascript must be enabled to continue!
Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan
View through CrossRef
Land sale and purchase agreements are legal acts frequently carried out in social practice. However, such agreements are often executed under hand without the involvement of authorized officials as required under land law. The practice of under-hand land sale and purchase gives rise to various legal issues, particularly concerning the validity of the agreement, the transfer of land rights, and legal protection for the parties in the event of disputes. This article aims to analyze the legal status of under-hand land sale and purchase agreements from the perspectives of civil law and land law, examine the legal consequences arising from such agreements on the transfer of land rights, and review the forms of legal protection available to the parties. The research method employed is normative juridical, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that under-hand land sale and purchase agreements may be considered valid under civil law as long as they fulfill the legal requirements of a valid agreement; however, they do not automatically result in the transfer of land rights under land law. Consequently, the legal position of the buyer becomes weak in the event of a dispute. Therefore, public legal awareness and the role of the state in strengthening dissemination and enforcement of land law are necessary to ensure legal certainty and protection.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan
Description:
Land sale and purchase agreements are legal acts frequently carried out in social practice.
However, such agreements are often executed under hand without the involvement of authorized officials as required under land law.
The practice of under-hand land sale and purchase gives rise to various legal issues, particularly concerning the validity of the agreement, the transfer of land rights, and legal protection for the parties in the event of disputes.
This article aims to analyze the legal status of under-hand land sale and purchase agreements from the perspectives of civil law and land law, examine the legal consequences arising from such agreements on the transfer of land rights, and review the forms of legal protection available to the parties.
The research method employed is normative juridical, using statutory and conceptual approaches.
The findings indicate that under-hand land sale and purchase agreements may be considered valid under civil law as long as they fulfill the legal requirements of a valid agreement; however, they do not automatically result in the transfer of land rights under land law.
Consequently, the legal position of the buyer becomes weak in the event of a dispute.
Therefore, public legal awareness and the role of the state in strengthening dissemination and enforcement of land law are necessary to ensure legal certainty and protection.
Related Results
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang lahir dari adanya sifat terbuka yang ada pada KUHPerdata Buku III. Sifat terbuka disini memberikan kebebasan yang seluaslu...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN
Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hany...
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
ABSTRAK Penelitian tentang “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran” bertujuan untuk menganal...
Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris di Purworejo
Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris di Purworejo
Perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta oten...
Penguatan Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Mencegah Sengketa Pertanahan Akibat Jual Beli Tanah di Bawah Tangan
Penguatan Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Mencegah Sengketa Pertanahan Akibat Jual Beli Tanah di Bawah Tangan
The purpose of this study is to analyze the legal position of private land sale and purchase agreements as a source of potential land disputes and to formulate the preventive role ...
PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA
PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA
AbstrakAdanya ketidak seimbangan antara persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah sangat besar berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah, ...
Kepastian Hukum Para Pihak dalam Jual Beli Tanah Ulayat Dibawah Tangan
Kepastian Hukum Para Pihak dalam Jual Beli Tanah Ulayat Dibawah Tangan
Hubungan antara manusia dan tanah sangatlah erat. Bukan hanya hubungan individual namun berkaitan dengan umum. Tanah mempunyai peranan yang luar biasa dan juga mempunyai nilai ekon...
Keabsahan dan Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta di Bawah Tangan yang Dibuat Dihadapan Kepala Desa
Keabsahan dan Kepastian Hukum Jual Beli Tanah Berdasarkan Akta di Bawah Tangan yang Dibuat Dihadapan Kepala Desa
Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan jual beli. Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang...

