Javascript must be enabled to continue!
Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB
View through CrossRef
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).
Title: Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB
Description:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.
Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi.
Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum.
Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).
Related Results
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI WILAYAH HUKUM GRESIK JAWA TIMUR
PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI WILAYAH HUKUM GRESIK JAWA TIMUR
Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan, seperti: meningkatnya jumlah kejahatan terhadap ...
NILAI WAJAR SATWA
NILAI WAJAR SATWA
Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan Sub Unit Kebun Binatang adalah sebuah perusahaan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, sama hal dengan perusahaan jasa...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial
Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahu dan menganalisis penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB dan Untuk mengetahu ...
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Sulawesi Tengah
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang d...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
ABSTRAKPenyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk men...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...

