Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB
View through CrossRef
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).
Title: Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB
Description:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.
Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi.
Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum.
Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI
AbstrakBeberapa kasus yang terjadi selain penyelundupan senjata api di wilayah Indonesia juga terjadi di lampung, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 terjadi beberapa kali penyelundup...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI WILAYAH HUKUM GRESIK JAWA TIMUR
PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PERDAGANGAN SATWA LIAR DI WILAYAH HUKUM GRESIK JAWA TIMUR
Dewasa ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada tindakan kejahatan, seperti: meningkatnya jumlah kejahatan terhadap ...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
KAJIAN ATAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH PENJUAL JASA TITIP BARANG
KAJIAN ATAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH PENJUAL JASA TITIP BARANG
Arus globalisasi membawa dampak semakin modernnya kehidupan manusia, aktivitas yang biasa dilakukan secara konvensional pada saat ini dilakukan dengan berbasis teknologi, termasuk ...
NILAI WAJAR SATWA
NILAI WAJAR SATWA
Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan Sub Unit Kebun Binatang adalah sebuah perusahaan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, sama hal dengan perusahaan jasa...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...