Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KitabUndang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
View through CrossRef
Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishmentof the death penalty in its positive law. Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the deathpenalty, albeit in different concepts. This research aims to identify the differences between the death penalty in theold and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from ahuman rights perspective. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that thedeath penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has beenreplaced with an alternative penalty. Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo aprobationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penaltywill be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years. This change is motivated by theperception that the death penalty constitutes a violation of human rights.
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Title: Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KitabUndang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Description:
Indonesia is a country that acknowledges the existence of Human Rights, but this does not lead to the abolishmentof the death penalty in its positive law.
Both the old and new Criminal Codes (KUHP) still regulate the deathpenalty, albeit in different concepts.
This research aims to identify the differences between the death penalty in theold and new Criminal Codes and to understand and analyze the death penalty in the new Criminal Code from ahuman rights perspective.
The research employs a normative juridical method.
The findings indicate that thedeath penalty in the new Criminal Code is no longer the primary punishment as in old Criminal Codes and has beenreplaced with an alternative penalty.
Under the new Criminal Code, those sentenced to death will undergo aprobationary period of 10 (ten) years, and if they demonstrate good behavior during this period, the death penaltywill be commuted to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years.
This change is motivated by theperception that the death penalty constitutes a violation of human rights.
Related Results
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang ber...
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin memp...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
Menengok Kembali Problematika Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Hukum dan HAM
Menengok Kembali Problematika Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Hukum dan HAM
Buku karya tulis ini semula merupakan sebuah laporan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia 2021” Substansi yang dibahas ada...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbinca...