Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

HUKUMAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DI ERA MODERN

View through CrossRef
<em>Murder in the Islamic criminal law including jarimah qishas-diyat, namely jarimah punishable by qishas (punishment commensurate/proportional) or punishment diyat (fines/restitution), the specified limits his sentence, but is categorized as a right adami (human/individual), in which the victim or his family can forgive the perpetrators, so that the penalty (qishas-diyat) can remove altogether, because in qishas no entitlements for victims' families to act as "institutions forgiving", they can ask for their right to forgive or not forgive the criminal act. According to scholars' Salaf that the policy of punishment given is based on the viewpoint of the habit of Arab society that never applies to the Muslim community early, namely regarding who is authorized to determine the wisdom qishas or of diyat is heavily influenced by the practice habits of Arab society in the 7th century M, both about social status, as well as the local culture, the sunnah and the practice run early Muslims who provide input or benchmarks in detail the principles prinsp Islamic criminal law (jinayat), so that in determining the sentence still is discrimination, whether social status, gender and religion. Therefore, in the modern era according to scholars' khalaf that sentencing for murder should be equated between the murder of men with women, killing of Muslims by non-Muslims, the murder of a father with his son, should remain punishable qishas and diyat amount laki- men with diyat amount for women should be equal, so that the position of human beings are equal before the law (there is no discrimination; social status, gender and religion.</em>
UIN Walisongo Semarang
Title: HUKUMAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DI ERA MODERN
Description:
<em>Murder in the Islamic criminal law including jarimah qishas-diyat, namely jarimah punishable by qishas (punishment commensurate/proportional) or punishment diyat (fines/restitution), the specified limits his sentence, but is categorized as a right adami (human/individual), in which the victim or his family can forgive the perpetrators, so that the penalty (qishas-diyat) can remove altogether, because in qishas no entitlements for victims' families to act as "institutions forgiving", they can ask for their right to forgive or not forgive the criminal act.
According to scholars' Salaf that the policy of punishment given is based on the viewpoint of the habit of Arab society that never applies to the Muslim community early, namely regarding who is authorized to determine the wisdom qishas or of diyat is heavily influenced by the practice habits of Arab society in the 7th century M, both about social status, as well as the local culture, the sunnah and the practice run early Muslims who provide input or benchmarks in detail the principles prinsp Islamic criminal law (jinayat), so that in determining the sentence still is discrimination, whether social status, gender and religion.
Therefore, in the modern era according to scholars' khalaf that sentencing for murder should be equated between the murder of men with women, killing of Muslims by non-Muslims, the murder of a father with his son, should remain punishable qishas and diyat amount laki- men with diyat amount for women should be equal, so that the position of human beings are equal before the law (there is no discrimination; social status, gender and religion.
</em>.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Abstract: This article discusses the crime of murder with mutilation according to the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. Murder with mutilation murder is committed by the ...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam
Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam
Abstract: This article discusses criminal concourse of organized murder and theft with force which is regulated in Penal code article 340 and 55. The subjective and objective aspec...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan ...
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...

Back to Top