Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
DISKRESI (FREIES ERMESSEN): PERANGKAT HUKUM PENUNJANG PEMBANGUNAN
View through CrossRef
Implementation of development requires appropriate legal policy to avoid trapped in collusion, corruption and nepotism. However, it is not uncommon for state officials to hesitate to take a position with the reason "fear" is accused of corruption. As a result, development becomes impeded. Discretion is actually a legal basis that is safe to use, but the lack of understanding makes state officials do not use it. This paper tries to explain the discretion that is "Living Law" is with the intention that all parties understand.
Title: DISKRESI (FREIES ERMESSEN): PERANGKAT HUKUM PENUNJANG PEMBANGUNAN
Description:
Implementation of development requires appropriate legal policy to avoid trapped in collusion, corruption and nepotism.
However, it is not uncommon for state officials to hesitate to take a position with the reason "fear" is accused of corruption.
As a result, development becomes impeded.
Discretion is actually a legal basis that is safe to use, but the lack of understanding makes state officials do not use it.
This paper tries to explain the discretion that is "Living Law" is with the intention that all parties understand.
Related Results
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh P...
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN
Pembangunan merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. Sayangnya...
FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
Freies Ermessen is a freedom given to state administration in the context of administering government. So that Freies Ermessen is the freedom to act on its own initiative and polic...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS
AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS
Pengambilan keputusan administrasi negara memerlukan keseimbangan antara diskresi dan legalitas. Diskresi memberikan kebebasan bagi Pejabat negara membuat keputusan berdasarkan pan...
Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen
Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen
This discretion has consequences from the concept of a welfare state law, where discretionary authority is a necessity for the state to implement welfare for society effectively an...