Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
View through CrossRef
Freies Ermessen is a freedom given to state administration in the context of administering government. So that Freies Ermessen is the freedom to act on its own initiative and policy from the state administration. In line with the increasing demands for public services that must be provided by State administration for the increasingly complex socio-economic life of citizens, however, the use of Freies Ermessen must not conflict with applicable law, both written law and unwritten law.
Title: FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
Description:
Freies Ermessen is a freedom given to state administration in the context of administering government.
So that Freies Ermessen is the freedom to act on its own initiative and policy from the state administration.
In line with the increasing demands for public services that must be provided by State administration for the increasingly complex socio-economic life of citizens, however, the use of Freies Ermessen must not conflict with applicable law, both written law and unwritten law.
Related Results
Conference Committee
Conference Committee
Abstract
Advisory Committee
Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA. (Hasanuddin University, Indonesia) Prof. Dr. Ir....
Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen
Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen
This discretion has consequences from the concept of a welfare state law, where discretionary authority is a necessity for the state to implement welfare for society effectively an...
SEJARAH LIMBO TOMOAHI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BARATA KULISUSU (1605-1956)
SEJARAH LIMBO TOMOAHI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BARATA KULISUSU (1605-1956)
ABSTRAK: Tujuan utama penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan latar belakang terbentuknya Limbo Tomoahi dalam sistem Pemerintahan Barata Kulisusu 1605-1956, 2) Untuk mendeskrip...
PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM “ARAT SABULUNGAN†DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM “ARAT SABULUNGAN†DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT
Pemerintahan Laggai merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis “Arat Sabulungan†di KepulauanMentawai yang merujuk pada identitas etnik berdasarkan kesamaan ras, suku agama, a...
Pemanfaatan AI Pada Layanan Pemerintah Terintegrasi
Pemanfaatan AI Pada Layanan Pemerintah Terintegrasi
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka memperkuat Perpres No.80 tahun 2011 tentang Grand ...
Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah
Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah
Kebebasan membuat peraturan atau freies ermessen melalui Legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan yang dikeluarkan eksekutif baik ...
The Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan
The Menghidupkan Kembali Spirit Politik Ilmu Pemerintahan
Ilmu pemerintahan pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari ilmu politik, dimana dalam seberapa aspek dari ilmu pemerintahan seperti teori, metode dan metodologi tidak jauh berbed...