Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
View through CrossRef
Freies Ermessen is a freedom given to state administration in the context of administering government. So that Freies Ermessen is the freedom to act on its own initiative and policy from the state administration. In line with the increasing demands for public services that must be provided by State administration for the increasingly complex socio-economic life of citizens, however, the use of Freies Ermessen must not conflict with applicable law, both written law and unwritten law.
Title: FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
Description:
Freies Ermessen is a freedom given to state administration in the context of administering government.
So that Freies Ermessen is the freedom to act on its own initiative and policy from the state administration.
In line with the increasing demands for public services that must be provided by State administration for the increasingly complex socio-economic life of citizens, however, the use of Freies Ermessen must not conflict with applicable law, both written law and unwritten law.
Related Results
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen
Analisis Mengenai Diskresi dengan Freies Ermessen
This discretion has consequences from the concept of a welfare state law, where discretionary authority is a necessity for the state to implement welfare for society effectively an...
Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah
Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasarpemerintahan pemerintahan ...
Conference Committee
Conference Committee
Abstract
Advisory Committee
Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA. (Hasanuddin University, Indonesia) Prof. Dr. Ir....
SEJARAH LIMBO TOMOAHI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BARATA KULISUSU (1605-1956)
SEJARAH LIMBO TOMOAHI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BARATA KULISUSU (1605-1956)
ABSTRAK: Tujuan utama penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan latar belakang terbentuknya Limbo Tomoahi dalam sistem Pemerintahan Barata Kulisusu 1605-1956, 2) Untuk mendeskrip...
PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM “ARAT SABULUNGAN†DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM “ARAT SABULUNGAN†DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT
Pemerintahan Laggai merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis “Arat Sabulungan†di KepulauanMentawai yang merujuk pada identitas etnik berdasarkan kesamaan ras, suku agama, a...
Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah
Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah
Kebebasan membuat peraturan atau freies ermessen melalui Legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan yang dikeluarkan eksekutif baik ...
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, pemerintahan desa memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan...