PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM “ARAT SABULUNGAN” DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemerintahan Laggai merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis “Arat Sabulungan” di KepulauanMentawai yang merujuk pada identitas etnik berdasarkan kesamaan ras, suku agama, asal usul yang terikatdalam sistem budayanya untuk melakukan self regulasi; mengatur dan mengelola ulayat, teritori dan warisanadatnya. Mentawai salah satu etnis yang memperoleh kebijakan atas nama negara untuk memberlakukanpemerintahan modern seperti sistem pemerintahan nagari, pemerintahan desa menghadapi berbagai bentukpemerintahan modern seperti Desa, Nagari yang dipaksakan diberlakukan dalam melayani masyarakat diMentawai, yang berimplikasi pada eksistensi pemerintahan asli Mentawai tersebut yang ikut tergerus dantidak berfungsi.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan pemerintahan Laggai di Mentawai denganpemerintahan modern yang beroperasi lewat praktek-praktek berpemerintahan. Selain hal tersebut,lewat penelitian ini penulis mengungkapkan benturan dan konflik-konflik yang muncul sebagai responditerapkannya pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku (behavioral)berpemerintahan. yakni menghimpun dan mengumpulkan seluruh tacit knowledge guna membaca tatananself regulasi yang sudah lama menjadi watak dari apa yang disebut pemerintahan oleh masyarakat Mentawai.Hasil studi menyimpulkan bahwa praktek berpemerintahan modern di Mentawai menghadirkan pertarungandan bentrokan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan akhirnya menimbulkan konflik sebagai respon hadirnyapraktek pemerintahan modern tersebut. Demokrasi dan desentralisasi merupakan ruang bagi PemerintahanLaggai di Mentawai sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari negara agar Pemerintahan Laggai diMentawai tersebut berfungsi maksimum untuk melakukan self regulasi kepada masyarakat.