Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
View through CrossRef
Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalankonkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturanperundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atautidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. UU AP mengatur Diskresi secararigid sehingga sampai saat ini masih terjadi kegamangan di kalangan pejabat pemerintahuntuk melakukan diskresi. Padahal sesungguhnya penggunaan diskresi dapatmengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik. Agar tidak terjadi dilema dalammelaksanakan diskresi maka operasionalisasi diskresi perlu diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah yang bersifat mandiri. Selain itu penggunaan diskresi harusdiimbangi dengan jaminan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan.Kata kunci: diskresi, pejabat pemerintahan, pelayanan publik
Pusat Pembinaan Analis Kebijkan, Lembaga Administrasi Negara
Title: DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
Description:
Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalankonkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturanperundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atautidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
UU AP mengatur Diskresi secararigid sehingga sampai saat ini masih terjadi kegamangan di kalangan pejabat pemerintahuntuk melakukan diskresi.
Padahal sesungguhnya penggunaan diskresi dapatmengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik.
Agar tidak terjadi dilema dalammelaksanakan diskresi maka operasionalisasi diskresi perlu diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah yang bersifat mandiri.
Selain itu penggunaan diskresi harusdiimbangi dengan jaminan kepastian hukum bagi pejabat pemerintahan.
Kata kunci: diskresi, pejabat pemerintahan, pelayanan publik.
Related Results
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS
AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS
Pengambilan keputusan administrasi negara memerlukan keseimbangan antara diskresi dan legalitas. Diskresi memberikan kebebasan bagi Pejabat negara membuat keputusan berdasarkan pan...
Kajian Dilema Privasi Konsumen Pembelian Online
Kajian Dilema Privasi Konsumen Pembelian Online
Adanya paradok privasi dan dilema konsumen yang merujuk kepada pilihan yang sulit yang menawarkan dua kemungkinan menjadi dilema privasi. Dilema privacy muncul akibat adanya piliha...
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Ketidakpatuhan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sangat merugikan kepentingan penggugat sebagai pencari keadilan. Penelitian ini dilakukan untu...
Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan
Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan
Pejabat Pemerintah adalah seseorang yang melaksanakan fungsi dari Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara. Untuk itu, pejabat pemerintah dilarang ...
PENYALAHGUNAAN APBD OLEH PARA PEJABAT PUBLIK SAAT PANDEMI COVID-19
PENYALAHGUNAAN APBD OLEH PARA PEJABAT PUBLIK SAAT PANDEMI COVID-19
The Covid-19 pandemic has had a broad impact, especially on the Indonesian economy. All aspects are affected, especially the declining local revenue (PAD). PAD is one of the elemen...
Representasi Konflik Sosial dalam Cerpen Dilema Nara Karya Alya Khalisah
Representasi Konflik Sosial dalam Cerpen Dilema Nara Karya Alya Khalisah
Menjelaskan perjuangan masyarakat dalam cerpen Alya Khalisah Dilema Nara menjadi tujuan penelitian ini. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Data diambil berdasarkan ...
EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan. Pusat pemb...