IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Ketidakpatuhan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sangat merugikan kepentingan penggugat sebagai pencari keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara telah diatur dalam pasal 116 dan 117 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara sangat bergantung dari kesadaran hukum pejabat pemerintahan. Implikasi hukum ketidakpatuhan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yakni dikenakan upaya paksa berupa pengenaan uang paksa yang tanggungjawabnya dibebankan kepada pribadi pejabat pemerintahan dan/atau dijatuhi sanksi administrasi tingkat sedang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara diperlukan adanya lembaga eksekutorial dan sanksi yang tegas terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara.