resume hukum tata negara

A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada suatu pengertian yang luas mengenai hukum tata negara, namun tidak mendalam dalam pengertian tersebut.Dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan bagian dari hukum mengenai system pemerintahan suatu negara, sebaliknya, ada pengertian yang sempit dari hukum tata negara, seperti hukum tata negara hanya peraturan mengenai berbagai lembaga-lembaga politik ( lembaga-lembaga negara ) dan fungsi-fungsinya mengenai kedudukan warga negara tidak dinyatakan secara eksplisit.Dalam hal ini hukum tata negara yang dimaksudkan adalah hukum tata negara dalam arti sempit, sebab hukum Administrasi Negara, sebagai salah satu bidang hukum tata negara, sudah merupakan satu mata kuliah tersendiri. Namun, mencakup hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif, sebab bidang telah tidak hanya mengenai konstitusi di Indonesia melainkan juga disertai dengan teori-teori ketatanegaraan secara umum. Oleh sebab itu, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengenai organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaannya hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungan negara dengan warga negaranya.Hukum tata negara adalah kajian ilmu hukum yang memiliki lapangan kajian yang luas, dan dinamis. Sehingga, sulit untuk menemukan suatu unifikasi terhadap definisi hukum tata negara.Tujuan hukum tata negaraTujuan hukum tata negara mengkaji beberapa aspek krusial, yakni negara/lembaga negara, dan hubungan antar organ/lembaga negara dengan warganya. Sementara itu, usep renawijaya mengatakan bahwa hukum tata negara mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan, seperti dibawah ini :Stuktur umum dari organisasi negaraBadan-badan ketatanegaraanPengaturan kehidupan politik rakyatSejarah perkembangan ketatanegaraanB. SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARAPengertian sumber hukum tata negara secara etimologis berasal dari istilah “sumber” dan “hukum tata negara”. Sumber berarti tempat/sumber asal usul hukum positif yang dijadikan