makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Hal tersebut berarti bukan hanya masyarakat saja yang harus tunduk pada hukum, tetapi penguasa dan penyelenggara negarapun dalam melaksanakan kekuasaan dan penyelenggaraan negara juga harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum (Paulus Effedi Lotulung, 1997 :85). Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan bernegara yang demikian, maka persamaan kedudukan diantara warga negara dalam hukum mutlak harus dijamin. Dengan demikian tiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan, persamaan hak dan persamaan kewajiban dalam hukum. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, dalam tataran teoretis merupakan perwujudan dari salah satu pilar prinsip negara hukum, khususnya dalam prespektif ajaran negara hukum rechtsstaat. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga agar setiap kegiatan dan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan tugasnya selalu berdasarkan pada ketentuan hukum (rechtmatigheid van het bestuur) dan terlaksananya jaminan serta perlindungan terhadap hak warga negara. Perkembangan paradigma negara hukum kesejahteraan khususnya pasca perang dunia kedua, telah menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang luas untuk turut serta dalam setiap pergaulan kemasyarakatan (ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya). Hal tersebut guna mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurzorg), disamping menjaga ketertiban dan keamanan (rust and orde). Yos Johan Utama (2009 : 3) mengemukakan bahwa akibat diberikannya kekuasaaan yang besar kepada administrasi negara untuk mengurus dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, warga negara membutuhkan adanya jaminan perlindungan hukum yang cukup terhadap kekuasaan negara tersebut. Dengan semakin luasnya kewenangan negara, mengakibatkan semakin besar pula kebutuhan penguatan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan begitu, semakin penting pula pelembagaan administrasi dalam suatu negara.