Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS

View through CrossRef
Pengambilan keputusan administrasi negara memerlukan keseimbangan antara diskresi dan legalitas. Diskresi memberikan kebebasan bagi Pejabat negara membuat keputusan berdasarkan pandangan pribadi mereka. dalam situasi yanNamun, diskresi juga berpotensi disalahgunakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keseimbangan antara kebebasan bertindak dan kepatuhan hukum dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa diskresi berpotensi meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara penggunaan diskresi dan prinsip legalitas. Saran yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan pejabat administrasi dalam menggunakan diskresi secara tepat dan transparan, dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dengan menyediakan pedoman yang lebih jelas dan terperinci. Oleh karena itu, pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik dan mewujudkan tujuan bernegara yang lebih baik.  
Title: AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS
Description:
Pengambilan keputusan administrasi negara memerlukan keseimbangan antara diskresi dan legalitas.
Diskresi memberikan kebebasan bagi Pejabat negara membuat keputusan berdasarkan pandangan pribadi mereka.
dalam situasi yanNamun, diskresi juga berpotensi disalahgunakan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keseimbangan antara kebebasan bertindak dan kepatuhan hukum dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan Indonesia.
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif.
Hasil studi menunjukkan bahwa diskresi berpotensi meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan.
Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara penggunaan diskresi dan prinsip legalitas.
Saran yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan pejabat administrasi dalam menggunakan diskresi secara tepat dan transparan, dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dengan menyediakan pedoman yang lebih jelas dan terperinci.
Oleh karena itu, pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik dan mewujudkan tujuan bernegara yang lebih baik.
 .

Related Results

tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP) didefinisikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yangditetapkan dan/atau dilakukan oleh P...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua p...
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan send...
Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
ABSTRAK Legalitas usaha merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan adanya legalitas usaha, suatu kegiatan usaha dapat terlindungi, dinyatakan legal, serta dapat diakui oleh ma...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudik...

Back to Top