ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/Pn.Mgl)

Penggelapan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum yang mengaku sebagai pemilik dari sesuatu sendiri yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penggelapan dalam jabatan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku penipuan penggelapan dalam jabatan yang menyatakan terdakwa sah dan terbukti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) 1 adalah benar. Hal itu sesuai dengan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi. Dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penerapan sanksi juga sesuai dengan aturan hukum kewenangan masing-masing lembaga dan peraturan yang mengaturnya. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam nilai yang benar. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan di kantor dengan pemberat sebagai delik final, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 UU No. KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum.