Javascript must be enabled to continue!
PROBABILITY PUTUSAN SENGKETA BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
View through CrossRef
Pelayanan kepabeanan bersifat selt-assessment, namun sebagai kewenangan pengawasan DJBC melakukan official assessment berupa berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Yang dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu (i) penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kekurangan bayar dan/atau sanksi administrasi, dan (ii) penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas ketentuan barang larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) atau atas penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN). Atas penetapan bea cukai tersebut dapat dilakukan upaya hukum keberatan dan/atau banding. Tujuan penelitian untuk mengukur probability keputusan upaya hukum di bidang kepabeanan, menggunakan statistika deskriptif dan regresi logistik. Data yang digunakan sekunder dari tahun 2021 s.d. Mei 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa probability keputusan keberatan kategori DJBC menang lebih besar dibanding DJBC kalah, sedangkan untuk probability putusan banding DJBC menang dan DJBC kalah hampir sama.
Politeknik Keuangan Negara STAN
Title: PROBABILITY PUTUSAN SENGKETA BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
Description:
Pelayanan kepabeanan bersifat selt-assessment, namun sebagai kewenangan pengawasan DJBC melakukan official assessment berupa berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai.
Yang dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu (i) penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kekurangan bayar dan/atau sanksi administrasi, dan (ii) penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas ketentuan barang larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) atau atas penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN).
Atas penetapan bea cukai tersebut dapat dilakukan upaya hukum keberatan dan/atau banding.
Tujuan penelitian untuk mengukur probability keputusan upaya hukum di bidang kepabeanan, menggunakan statistika deskriptif dan regresi logistik.
Data yang digunakan sekunder dari tahun 2021 s.
d.
Mei 2024.
Hasil penelitian menunjukan bahwa probability keputusan keberatan kategori DJBC menang lebih besar dibanding DJBC kalah, sedangkan untuk probability putusan banding DJBC menang dan DJBC kalah hampir sama.
Related Results
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yai...
PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN
PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN
Penelitian ini ditujukan dalam rangka menhasilkan analisis terkait peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan huku...
TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
Penetapan tarif kepabeanan adalah pemeriksaan administrasi kepabeanan untuk menentukan klasifikasi barang guna perhitungan bea masuk yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriks...
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi
Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Akan tetapi, cara konsiliasi sangat minim dipilih oleh konsumen dan diangga...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kontrak Elektronik
Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kontrak Elektronik
AbstractSettlement of international disputes in terms of electronic contracts, there are still legal loopholes in the event of international disputes in electronic contracts. Activ...
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng)
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng)
Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa serta konflik dalam pembiayaan berbasis syariah. Salah satu kasus yang terjadi ialah sengketa wanprestasi akad pembiayaan musyarakah ant...

