Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim

View through CrossRef
Initially, the existence of the Judicial Commission was formed based on Law Number 22 of 2004 as a legal derivative of the institution, in article 40 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power it is stipulated that the Judicial Commission is an external supervisory body that monitors the supervision of judges' behavior based on the code of ethics and guidelines for judges' conduct, and Law Number 18 of 2011 concerning the Judicial Commission. The legal issue of this normative legal research: What is the form of the Judicial Commission arrangement in order to maintain the behavior of judges? What is the urgency of the authority of the Judicial Commission in order to maintain the behavior of judges? The Judicial Commission is regulated in Article 24B of the 1945 Constitution, which gives the authority to propose the appointment of Supreme Court Justice and maintain the honor and conduct of judges. This authority is important to ensure that judges carry out their duties with integrity and in accordance with the applicable code of ethics. The existence of legal gaps related to the limitations of the Judicial Commission's authority in supervising the behavior of judges often makes it difficult to carry out their duties optimally. The urgency of the authority of the Judicial Commission in maintaining the behavior of judges is very important to create a judicial system that is independent, accountable, and trusted by the public. Strengthening the authority and institutional support for the Judicial Commission is needed to ensure that supervisory duties can be carried out effectively, so that the ideals of legal reform in Indonesia can be well achieved.
Title: Urgensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga Perilaku Hakim
Description:
Initially, the existence of the Judicial Commission was formed based on Law Number 22 of 2004 as a legal derivative of the institution, in article 40 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power it is stipulated that the Judicial Commission is an external supervisory body that monitors the supervision of judges' behavior based on the code of ethics and guidelines for judges' conduct, and Law Number 18 of 2011 concerning the Judicial Commission.
The legal issue of this normative legal research: What is the form of the Judicial Commission arrangement in order to maintain the behavior of judges? What is the urgency of the authority of the Judicial Commission in order to maintain the behavior of judges? The Judicial Commission is regulated in Article 24B of the 1945 Constitution, which gives the authority to propose the appointment of Supreme Court Justice and maintain the honor and conduct of judges.
This authority is important to ensure that judges carry out their duties with integrity and in accordance with the applicable code of ethics.
The existence of legal gaps related to the limitations of the Judicial Commission's authority in supervising the behavior of judges often makes it difficult to carry out their duties optimally.
The urgency of the authority of the Judicial Commission in maintaining the behavior of judges is very important to create a judicial system that is independent, accountable, and trusted by the public.
Strengthening the authority and institutional support for the Judicial Commission is needed to ensure that supervisory duties can be carried out effectively, so that the ideals of legal reform in Indonesia can be well achieved.

Related Results

KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
Tulisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan penyebab hal tersebut. Kasus-kasus penindakan hakim yang melanggar ...
KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
KOMISI YUDISIAL DAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
Tulisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia dan penyebab hal tersebut. Kasuskasus penindakan hakim yang melanggar k...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...
KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROFESI HAKIM YANG BERINTEGRITAS
KODE ETIK PROFESI HAKIM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROFESI HAKIM YANG BERINTEGRITAS
Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan kea...
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ...

Back to Top