Javascript must be enabled to continue!
Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material
View through CrossRef
This article examines the issue of jarīmah ta'zīr as one of the dimensions of Islamic criminal law which has flexibility in its application. In contrast to ḥudūd and qisāṣ whose rules are very clear and detailed in the Qur'an, ta'zīr is not set clearly in the Qur'an. Therefore, the ijtihad of a ruler or judge to determine the type of crime and jarimah that can be punished (ta'zīr) and the type and form of punishment is really important. The flexibility of ta'zīr allows to accommodate the complex form of crime such as gratification, corruption, sexual harassment, drugs, and pornography. But ta'zīr also opens the opportunity for the tyranny of the government in punishing a person. This article offers the need for ta'zīr by making qanun like in Aceh.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material
Description:
This article examines the issue of jarīmah ta'zīr as one of the dimensions of Islamic criminal law which has flexibility in its application.
In contrast to ḥudūd and qisāṣ whose rules are very clear and detailed in the Qur'an, ta'zīr is not set clearly in the Qur'an.
Therefore, the ijtihad of a ruler or judge to determine the type of crime and jarimah that can be punished (ta'zīr) and the type and form of punishment is really important.
The flexibility of ta'zīr allows to accommodate the complex form of crime such as gratification, corruption, sexual harassment, drugs, and pornography.
But ta'zīr also opens the opportunity for the tyranny of the government in punishing a person.
This article offers the need for ta'zīr by making qanun like in Aceh.
Related Results
Ta`'zir bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli
Ta`'zir bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli
Penelitian ini berjudul Ta’zir bi ihlakil mal menurut Wahbah Zuhayli dalam kitabnya Fiqh al-Islamiah wa Adillatuh pada bab ta’zir. Penelitian ini didasari agar terwujudnya kehidupa...
Implementasi Ta’zir sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin Santri
Implementasi Ta’zir sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin Santri
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mendeskripsikan implementasi ta’zir di pondok pesantren Al-Bahroniyyah, (2) Untuk mendeskripsikan karakter didiplin santri di pondo...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin memp...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya...

