Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengandilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)
View through CrossRef
Abstract. Marriage is an inner birth between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage dispensation is an application for ratification of a marriage that takes place, where the prospective bride or groom has not reached the minimum age limit, namely the minimum limit as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 What will be analyzed are What are the factors behind the application for a marriage dispensation permit in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. How is the implementation of the marriage dispensation for minors in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. If with the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The usefulness of this research is expected to provide knowledge and experience for researchers and stakeholders, the community, the government. The approach method used in this research is normative juridical, and the research specification is descriptive analysis. Data collection techniques are library research and field methodologies, the data collection stage is document studies and interviews, and the last is analysis. The factors behind the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. namely That, the marriage is very urgent to take place because the minor is already pregnant. Apart from being pregnant, the background of the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court was caused by: economic factors, parental background factors, low awareness of the importance of education, environmental factors in which they lived. Implementation of marriage dispensation in the Child Protection Law at the Baturaja Religious Court is less effective because there are still applications for marriage dispensation.
Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Adapun yang akan dianalisa adalah Apa faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan izin dispensasi nikah dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Bagaimana implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan para pihak,masyarakat, pemerintah. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dan spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan Data adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan Metodologi penelitian lapangan (field research), tahap pengumpulan data adalah Studi dokumen dan wawancara, serta terakhir melakukanAnalisis. Faktor yang melatar belakangi diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. yaitu Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil. Selain karena faktor hamil Latar belakang diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dikarenakan: faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UUPerlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah.
Title: Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengandilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)
Description:
Abstract.
Marriage is an inner birth between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead.
Marriage dispensation is an application for ratification of a marriage that takes place, where the prospective bride or groom has not reached the minimum age limit, namely the minimum limit as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 What will be analyzed are What are the factors behind the application for a marriage dispensation permit in Case Number 83/Pdt.
P/2020/PA Bta.
How is the implementation of the marriage dispensation for minors in Case Number 83/Pdt.
P/2020/PA Bta.
If with the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection.
The usefulness of this research is expected to provide knowledge and experience for researchers and stakeholders, the community, the government.
The approach method used in this research is normative juridical, and the research specification is descriptive analysis.
Data collection techniques are library research and field methodologies, the data collection stage is document studies and interviews, and the last is analysis.
The factors behind the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court in Case Number 83/Pdt.
P/2020/PA Bta.
namely That, the marriage is very urgent to take place because the minor is already pregnant.
Apart from being pregnant, the background of the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court was caused by: economic factors, parental background factors, low awareness of the importance of education, environmental factors in which they lived.
Implementation of marriage dispensation in the Child Protection Law at the Baturaja Religious Court is less effective because there are still applications for marriage dispensation.
Abstrak.
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Adapun yang akan dianalisa adalah Apa faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan izin dispensasi nikah dalam Kasus Nomor 83/Pdt.
P/2020/PA Bta.
Bagaimana implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam Kasus Nomor 83/Pdt.
P/2020/PA Bta.
Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan para pihak,masyarakat, pemerintah.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dan spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analisis.
Teknik Pengumpulan Data adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan Metodologi penelitian lapangan (field research), tahap pengumpulan data adalah Studi dokumen dan wawancara, serta terakhir melakukanAnalisis.
Faktor yang melatar belakangi diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Kasus Nomor 83/Pdt.
P/2020/PA Bta.
yaitu Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil.
Selain karena faktor hamil Latar belakang diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dikarenakan: faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor lingkungan tempat mereka tinggal.
Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UUPerlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
EKSISTENSI DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
EKSISTENSI DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
Indonesia telah menjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan sangat baik. Kendati demikian, pencegahan perkawinan anak sebagai salah satu bagian dari perlindungan anak tidak dapa...
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
Jurnal dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin” ini berangkat dari permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam peme...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, ker...
Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
Latar belakang: Suatu akad yang melaksanakan ikatan batin yang suci disebut pernikahan. Kehidupan rumah tangga dan ikatan pernikahan di pandang penting dalam agama Islam, hal terse...
PROBLEMATIKA SEPUTAR HUKUM ISBAT NIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
PROBLEMATIKA SEPUTAR HUKUM ISBAT NIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
Isbat nikah adalah penetapan suatu perkawinan. Secara yuridis, isbat nikah diatur dalam aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undan...

