Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

View through CrossRef
Human trafficking is a complex crime against humanity that involves the exploitation of vulnerable individuals, including Indonesian citizens who have become victims of online scams in Cambodia. This study aims to analyze the implementation of legal protection for victims of human trafficking in Cambodia and to identify the challenges and obstacles faced in efforts to combat this crime. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, gathering data from various secondary sources, including legislation, legal documents, and relevant academic literature. The findings indicate that although the Indonesian government has made efforts to rescue and rehabilitate victims through diplomatic roles and international cooperation, there are still significant challenges, such as differences in legal systems, limited resources, and the increasing complexity of trafficking modus operandi. Therefore, a comprehensive approach is needed, encompassing the strengthening of bilateral cooperation, enhancing the capacity of law enforcement officers, and public education to prevent human trafficking. This study emphasizes the importance of collaboration between governments, society, and the international community in protecting human rights and the dignity of individuals from exploitation.
Title: Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja
Description:
Human trafficking is a complex crime against humanity that involves the exploitation of vulnerable individuals, including Indonesian citizens who have become victims of online scams in Cambodia.
This study aims to analyze the implementation of legal protection for victims of human trafficking in Cambodia and to identify the challenges and obstacles faced in efforts to combat this crime.
The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, gathering data from various secondary sources, including legislation, legal documents, and relevant academic literature.
The findings indicate that although the Indonesian government has made efforts to rescue and rehabilitate victims through diplomatic roles and international cooperation, there are still significant challenges, such as differences in legal systems, limited resources, and the increasing complexity of trafficking modus operandi.
Therefore, a comprehensive approach is needed, encompassing the strengthening of bilateral cooperation, enhancing the capacity of law enforcement officers, and public education to prevent human trafficking.
This study emphasizes the importance of collaboration between governments, society, and the international community in protecting human rights and the dignity of individuals from exploitation.

Related Results

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melap...
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting. Masyarakat baik itu kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan tersebu...
Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang
Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang
AbstractCriminal law in Indonesia specifically does not regulate online prostitution. However, in several court decisions, online prostitution is often linked to the crime of human...
ASPEK BANTUAN HUKUM ATAS KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
ASPEK BANTUAN HUKUM ATAS KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 Terbitnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ketentuan umum atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam beberapa ketentuan khusu...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Pedofilia merupakan kejahatan pada anak sebab menimbulkan akibat yang tidak baik untuk korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan tindak pidana pedofilia ber...
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)
Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi...

Back to Top