Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam

View through CrossRef
Zina and accusations of adultery (qadzaf) are two central themes in Islamic criminal law. This research examines the definition, proof, and sanctions of zina and qadzaf from the perspective of Islamic criminal law using the literature method. Zina is defined as sexual intercourse outside a legal marriage, while qadzaf is accusing adultery without sufficient evidence. In Islam, adultery is proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or other supporting evidence. The punishment for muhsan adulterers (married) is stoning, while ghairu muhsan (unmarried) are flogged 100 times. Meanwhile, qadzaf can be proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or an oath (according to Imam Shafi'i). The punishment is 80 lashes and the testimony of the perpetrator is not accepted. Islamic criminal law strictly regulates adultery and qadzaf with high evidentiary requirements and severe sanctions. This type of research is a qualitative literature study and uses a descriptive analysis method, namely by analyzing various sources and relevant data. The existence of this prohibition of adultery and qadzaf aims to prevent harm, maintain honor, and uphold the benefit (maqashid sharia).    
Title: Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam
Description:
Zina and accusations of adultery (qadzaf) are two central themes in Islamic criminal law.
This research examines the definition, proof, and sanctions of zina and qadzaf from the perspective of Islamic criminal law using the literature method.
Zina is defined as sexual intercourse outside a legal marriage, while qadzaf is accusing adultery without sufficient evidence.
In Islam, adultery is proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or other supporting evidence.
The punishment for muhsan adulterers (married) is stoning, while ghairu muhsan (unmarried) are flogged 100 times.
Meanwhile, qadzaf can be proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or an oath (according to Imam Shafi'i).
The punishment is 80 lashes and the testimony of the perpetrator is not accepted.
Islamic criminal law strictly regulates adultery and qadzaf with high evidentiary requirements and severe sanctions.
This type of research is a qualitative literature study and uses a descriptive analysis method, namely by analyzing various sources and relevant data.
The existence of this prohibition of adultery and qadzaf aims to prevent harm, maintain honor, and uphold the benefit (maqashid sharia).
   .

Related Results

Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina
Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina
Pembahasan Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana Zina, merupakan aspek terpenting untuk di bahas secara mendalam guna menghasilkan landasan yang tepat sebagai  dasar kebijaka...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...

Back to Top