Javascript must be enabled to continue!
Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam
View through CrossRef
Zina and accusations of adultery (qadzaf) are two central themes in Islamic criminal law. This research examines the definition, proof, and sanctions of zina and qadzaf from the perspective of Islamic criminal law using the literature method. Zina is defined as sexual intercourse outside a legal marriage, while qadzaf is accusing adultery without sufficient evidence. In Islam, adultery is proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or other supporting evidence. The punishment for muhsan adulterers (married) is stoning, while ghairu muhsan (unmarried) are flogged 100 times. Meanwhile, qadzaf can be proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or an oath (according to Imam Shafi'i). The punishment is 80 lashes and the testimony of the perpetrator is not accepted. Islamic criminal law strictly regulates adultery and qadzaf with high evidentiary requirements and severe sanctions. This type of research is a qualitative literature study and uses a descriptive analysis method, namely by analyzing various sources and relevant data. The existence of this prohibition of adultery and qadzaf aims to prevent harm, maintain honor, and uphold the benefit (maqashid sharia).
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam
Description:
Zina and accusations of adultery (qadzaf) are two central themes in Islamic criminal law.
This research examines the definition, proof, and sanctions of zina and qadzaf from the perspective of Islamic criminal law using the literature method.
Zina is defined as sexual intercourse outside a legal marriage, while qadzaf is accusing adultery without sufficient evidence.
In Islam, adultery is proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or other supporting evidence.
The punishment for muhsan adulterers (married) is stoning, while ghairu muhsan (unmarried) are flogged 100 times.
Meanwhile, qadzaf can be proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or an oath (according to Imam Shafi'i).
The punishment is 80 lashes and the testimony of the perpetrator is not accepted.
Islamic criminal law strictly regulates adultery and qadzaf with high evidentiary requirements and severe sanctions.
This type of research is a qualitative literature study and uses a descriptive analysis method, namely by analyzing various sources and relevant data.
The existence of this prohibition of adultery and qadzaf aims to prevent harm, maintain honor, and uphold the benefit (maqashid sharia).
.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina
Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina
Pembahasan Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana Zina, merupakan aspek terpenting untuk di bahas secara mendalam guna menghasilkan landasan yang tepat sebagai dasar kebijaka...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...

