Javascript must be enabled to continue!
Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
View through CrossRef
This research aims to find out what the judge's forgiveness policy (rechterlijk pardon) is in the New Criminal Code, to find out how the rechterlijk pardon formulation in the Dutch Criminal Code compares and to find out what the challenges of rechterlijk pardon (judge's forgiveness) will be in the future. The research method used is juridical-normative with a statutory approach and a case approach. The research results show that Rechterlijk Pardon puts a different concept in giving space to judges in handing down guilty decisions without criminal penalties. Before being ratified, the principle of judge forgiveness was already used in several countries, for example the Netherlands. Even judges in Indonesia have made several decisions that contain the value of the judge's forgiveness. In connection with the analysis of Rechterlijk Pardon's challenges, it is viewed from the perspective of law enforcement and legal culture in society.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Description:
This research aims to find out what the judge's forgiveness policy (rechterlijk pardon) is in the New Criminal Code, to find out how the rechterlijk pardon formulation in the Dutch Criminal Code compares and to find out what the challenges of rechterlijk pardon (judge's forgiveness) will be in the future.
The research method used is juridical-normative with a statutory approach and a case approach.
The research results show that Rechterlijk Pardon puts a different concept in giving space to judges in handing down guilty decisions without criminal penalties.
Before being ratified, the principle of judge forgiveness was already used in several countries, for example the Netherlands.
Even judges in Indonesia have made several decisions that contain the value of the judge's forgiveness.
In connection with the analysis of Rechterlijk Pardon's challenges, it is viewed from the perspective of law enforcement and legal culture in society.
.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Artikel ini bertujuan merekonstruksi asas ’nullum crimen sine poena legali’ (tiada kejahatan tanpa pidana berdasarkan atau menurut undang-undang pidana), sering disebut sebagai As...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...

