Javascript must be enabled to continue!
Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
View through CrossRef
This research aims to find out what the judge's forgiveness policy (rechterlijk pardon) is in the New Criminal Code, to find out how the rechterlijk pardon formulation in the Dutch Criminal Code compares and to find out what the challenges of rechterlijk pardon (judge's forgiveness) will be in the future. The research method used is juridical-normative with a statutory approach and a case approach. The research results show that Rechterlijk Pardon puts a different concept in giving space to judges in handing down guilty decisions without criminal penalties. Before being ratified, the principle of judge forgiveness was already used in several countries, for example the Netherlands. Even judges in Indonesia have made several decisions that contain the value of the judge's forgiveness. In connection with the analysis of Rechterlijk Pardon's challenges, it is viewed from the perspective of law enforcement and legal culture in society.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Description:
This research aims to find out what the judge's forgiveness policy (rechterlijk pardon) is in the New Criminal Code, to find out how the rechterlijk pardon formulation in the Dutch Criminal Code compares and to find out what the challenges of rechterlijk pardon (judge's forgiveness) will be in the future.
The research method used is juridical-normative with a statutory approach and a case approach.
The research results show that Rechterlijk Pardon puts a different concept in giving space to judges in handing down guilty decisions without criminal penalties.
Before being ratified, the principle of judge forgiveness was already used in several countries, for example the Netherlands.
Even judges in Indonesia have made several decisions that contain the value of the judge's forgiveness.
In connection with the analysis of Rechterlijk Pardon's challenges, it is viewed from the perspective of law enforcement and legal culture in society.
.
Related Results
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...

