Javascript must be enabled to continue!
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart dan Ronald Dworkin
View through CrossRef
This article focuses on the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 which has attracted a lot of attention from experts and practitioners in the field. So the author is interested in studying the decision using the perspective of Hart and Dworkin's legal philosophy. The method used in writing is normative juridical with a case study approach and statutory regulations. Regarding the data collection method used is literature study. Based on the author's analysis, it can be concluded that if we use H.L.A. Hart's legal philosophy, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is in line with his framework of thought. However, if you use Dworkin's concept of thought, Constitutional Court Decision no. 90/PUU-XXI/2023 is contrary to the legal concept of integrity
Penulisan artikel ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang sempat menarik banyak perhatian dari ahli hingga praktisi di bidang. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Hart dan Dworkin. Metode yang digunakan pada penulisan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Berdasarkan analisis penulis maka dapat disimpulkan jika menggunakan filsafat hukum H.L.A Hart maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 selaras dengan kerangkan pemikirannya. Namun apabila menggunakan konsep pemikiran Dworkin, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini bertentangan dengan konsep hukum sebagai integritas
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Title: PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart dan Ronald Dworkin
Description:
This article focuses on the Constitutional Court decision no.
90/PUU-XXI/2023 which has attracted a lot of attention from experts and practitioners in the field.
So the author is interested in studying the decision using the perspective of Hart and Dworkin's legal philosophy.
The method used in writing is normative juridical with a case study approach and statutory regulations.
Regarding the data collection method used is literature study.
Based on the author's analysis, it can be concluded that if we use H.
L.
A.
Hart's legal philosophy, the Constitutional Court Decision No.
90/PUU-XXI/2023 is in line with his framework of thought.
However, if you use Dworkin's concept of thought, Constitutional Court Decision no.
90/PUU-XXI/2023 is contrary to the legal concept of integrity
Penulisan artikel ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi No.
90/PUU-XXI/2023 yang sempat menarik banyak perhatian dari ahli hingga praktisi di bidang.
Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Hart dan Dworkin.
Metode yang digunakan pada penulisan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan.
Mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.
Berdasarkan analisis penulis maka dapat disimpulkan jika menggunakan filsafat hukum H.
L.
A Hart maka Putusan Mahkamah Konstitusi No.
90/PUU-XXI/2023 selaras dengan kerangkan pemikirannya.
Namun apabila menggunakan konsep pemikiran Dworkin, Putusan Mahkamah Konstitusi No.
90/PUU-XXI/2023 ini bertentangan dengan konsep hukum sebagai integritas.
Related Results
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua p...
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict wit...
ANALISIS PROBLEMATIKA YANG TERJADI PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT
ANALISIS PROBLEMATIKA YANG TERJADI PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT
Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Konsekuensinya, putusan Ma...
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik’’ merupakan buku karya penulis yang telah cukup dikenal dikalangan akademisi huku...
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat beru...
ULTRA PETITA CONSTITUTIONALITY IN THE CONSTITUTIONAL COURT
ULTRA PETITA CONSTITUTIONALITY IN THE CONSTITUTIONAL COURT
In making a decision on a judicial review case, ideally the Constitutional Court decides according to what the applicant requested in his/her application, but in practice the Const...
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT BATAS USIA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT BATAS USIA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan mengenai batas usia minimal calon Presiden dan...

