PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK Pasal 18 UUD Tahun 1945 membagi  urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan sistem etonomi daerah yang bersumber pada asas desentralisasi dan tugas pembantuan, termasuk dalam pelayanan perizinan yang diselenggarakan didaerah berdasarkan Peraturan Pemerintaah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagai turunan dari diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Dengan diundangakannya peraturan pemerintah tersebut penyelenggaraan perizinan yang ada di Indonesia terhadap prosedur penerbitan izin didasarkan tingkat resiko dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian doktrinal. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah dilakukan dengan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu baik dalam pengurusan izin, pengawasan, serta pengelompokan dan tanggungjawab pelaku usaha berdasarkan tingkat resiko melalui Lembaga OSS (Online Single Submission) dan untuk pelaku usaha atas izin yang masih dalam pengurusan maka menyesuakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016, namun bagi pelaku usaha yang sudah diterbitkan izin usahanya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan masih berlaku.   Kara Kunci : Pelayanan Perizinan, Resiko, Pemerintah Daerah