Javascript must be enabled to continue!
Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia
View through CrossRef
Media sosial kini menjadi faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia, hal ini didukung oleh pemakaian internet yang menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan penyebaran radikalisme dalam hukum pidana Indonesia, menganalisis kebijakan penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia. Selain itu juga membangun konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa, pengaturan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif. Konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia dilakukan melalui tiga poin penanggulangan radikalisme melalui media sosial yaitu pengawasan, penindakan dan kerjasama platform dan masyarakat. Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas take down conten di media sosial namun juga assasment untuk menentukan tingkat radikalisasi dari pelaku.
Title: Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia
Description:
Media sosial kini menjadi faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia, hal ini didukung oleh pemakaian internet yang menunjukkan tren peningkatan di Indonesia.
Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan penyebaran radikalisme dalam hukum pidana Indonesia, menganalisis kebijakan penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia.
Selain itu juga membangun konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme melalui media sosial di Indonesia.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, pengaturan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia.
Upaya penanggulangan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia saat ini difokuskan pada penegakan hukum represif.
Konsep kebijakan kriminal penanggulangan penyebaran radikalisme yang dilakukan melalui media sosial di Indonesia dilakukan melalui tiga poin penanggulangan radikalisme melalui media sosial yaitu pengawasan, penindakan dan kerjasama platform dan masyarakat.
Penindakan yang dilakukan tentunya bukan hanya sebatas take down conten di media sosial namun juga assasment untuk menentukan tingkat radikalisasi dari pelaku.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial
Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Sosial
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahu dan menganalisis penanggulangan tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial di wilayah hukum Polda NTB dan Untuk mengetahu ...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...

