Javascript must be enabled to continue!
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM LINGKUP KELUARGA DI KEJAKSAAN
View through CrossRef
This study aims to investigate the implementation of Restorative Justice in accordance with the Regulation of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice in cases of theft within the family scope handled by the Buleleng District Prosecutor's Office. Restorative Justice is an alternative approach to conflict resolution that focuses on relationship restoration and social recovery through active participation of all parties involved. The research method used in this study is empirical legal research. The study aims to analyze the implementation, obstacles, and efforts made by the Buleleng District Prosecutor's Office in handling theft cases resolved through Restorative Justice. The results of this study indicate that the process of implementing Restorative Justice in theft cases within the family scope handled by the Public Prosecutor in the Buleleng District Prosecutor's Office, although encountering obstacles or challenges, has been carried out well in terms of procedural aspects. However, not all criminal cases can be resolved through Restorative Justice; there are conditions that must be met in accordance with the Regulation of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM LINGKUP KELUARGA DI KEJAKSAAN
Description:
This study aims to investigate the implementation of Restorative Justice in accordance with the Regulation of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice in cases of theft within the family scope handled by the Buleleng District Prosecutor's Office.
Restorative Justice is an alternative approach to conflict resolution that focuses on relationship restoration and social recovery through active participation of all parties involved.
The research method used in this study is empirical legal research.
The study aims to analyze the implementation, obstacles, and efforts made by the Buleleng District Prosecutor's Office in handling theft cases resolved through Restorative Justice.
The results of this study indicate that the process of implementing Restorative Justice in theft cases within the family scope handled by the Public Prosecutor in the Buleleng District Prosecutor's Office, although encountering obstacles or challenges, has been carried out well in terms of procedural aspects.
However, not all criminal cases can be resolved through Restorative Justice; there are conditions that must be met in accordance with the Regulation of the Republic of Indonesia's Prosecutor's Office Number 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice.
Related Results
Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali
Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali
Upaya mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik In...
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN
Penelitian terkait pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi, berbagai penelitian tersebut cenderung dilakukan d...
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ...
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia
ABSTRACT
Objectives: This study aims to analyze the application of diversion in Indonesia in the process of resolving narcotics crime cases against children. It is expected that re...
Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif
Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif
Dominus Litis merupakan asas universal yang melekat pada Jaksa. Jaksa selaku penuntut umum memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran Perja Nomor 15 Tahun 2020...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Di Indonesia dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus perundungan (bullying) dilakukan oleh anak yang berujung menjadi suatu tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana bullying yan...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...

