Javascript must be enabled to continue!
Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI
View through CrossRef
AbstrakKejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan /tindak pidana, seperti teori identification doctrine dan aggregation doctrine yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (subjectum juris). Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru. Dan yang telah lama adalah teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya. Karena itu sampai saat ini, terhadap pemidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli.Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, Sanksi.
Title: Aspek teori hukum dalam KEJAHATAN KORPORASI
Description:
AbstrakKejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana.
Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan /tindak pidana, seperti teori identification doctrine dan aggregation doctrine yang lahir jauh pada awal abad ke-20.
Berbicara mengenai korporasi, tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum.
Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (subjectum juris).
Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab pidana, merupakan perkembangan baru.
Dan yang telah lama adalah teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya.
Karena itu sampai saat ini, terhadap pemidanaan badan hukum tersebut terdapat pro dan kontra di antara pihak ahli.
Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana, Sanksi.
Related Results
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Nasib Korban Kejahatan Korporasi
Perkembangan industri di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2013, pertumbuhan perindustrian di Indonesia mencapai 7%(www.kemenperin.go.id). Bahkan e koran detik.c...
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Urgensi Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi
Dewasa ini korporasi sudah menjamur di Indonesia bahkan tak jarang menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terutama terkait kejahatan korporasi yang mana kejahatan ini dilaku...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PADA BUKU JOKO SRIWIDODO DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perkem...
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan atau tindak pidana yang mencakup jenis serta dimensi – dimensi yang sebelumny...
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN (SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL)
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN (SUATU KAJIAN HUKUM DOKTRINAL)
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Penerapan pertanggungjawaban korpor...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...

