Javascript must be enabled to continue!
Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia
View through CrossRef
Mutilation is an act that causes the victim to die by taking the life and then dismembering the victim's body. This mutilation has the aim of eliminating traces of the murder. The Criminal Code Articles 338 and 340 serve as the basis for imposing sentences for the perpetrators of the crime of mutilation, but these two articles do not regulate and explain in detail about mutilation. Because there is no regulation that specifically regulates mutilation killings, the perpetrators of mutilation are subject to the same articles as those of ordinary murder and premeditated murder. Therefore, the problem that will be discussed in this paper is how the crime of murder by mutilation is in criminal law in Indonesia. The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The results of the research obtained are that the crime of murder by mutilation gets special arrangements in the legislation so that there are special differences for the perpetrators so that they can provide protection and a sense of security to the community.
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Title: Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia
Description:
Mutilation is an act that causes the victim to die by taking the life and then dismembering the victim's body.
This mutilation has the aim of eliminating traces of the murder.
The Criminal Code Articles 338 and 340 serve as the basis for imposing sentences for the perpetrators of the crime of mutilation, but these two articles do not regulate and explain in detail about mutilation.
Because there is no regulation that specifically regulates mutilation killings, the perpetrators of mutilation are subject to the same articles as those of ordinary murder and premeditated murder.
Therefore, the problem that will be discussed in this paper is how the crime of murder by mutilation is in criminal law in Indonesia.
The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach.
The results of the research obtained are that the crime of murder by mutilation gets special arrangements in the legislation so that there are special differences for the perpetrators so that they can provide protection and a sense of security to the community.
Related Results
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi
Pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tidak berprikemanusiaan dan dilarang oleh agama. Tindakan pembunuhan berencana, termasuk masalah hukum yang perlu dik...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...

