Javascript must be enabled to continue!
Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi
View through CrossRef
With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed. supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration. The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators. This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem. The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which supported by legal journals and books. Data collection techniques used are recording and sorting information. In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting. The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No. 32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.
Universitas Warmadewa
Title: Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi
Description:
With an audiovisual display, it is easy for the audience to know the message conveyed.
supervising the administration of local governments in accordance with Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.
79 of 2005 concerning Guidelines for the Guidance and Supervision of Regional Government Administration.
The Indonesian Broadcasting Commission is an institution that oversees every broadcast that is broadcast with the aim that all broadcasts that are broadcast do not violate the norms that apply in Indonesia.
The purpose of this research is to analyze the legal regulation of public broadcasting in electronic media, and to understand the responsibilities of KPI in broadcasting the glorification of sexual harassment perpetrators.
This research uses a normative research method using a statutory approach and a conceptual approach in analyzing the problem.
The legal regulation on public broadcasting is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting which is the main legal material in this research, which supported by legal journals and books.
Data collection techniques used are recording and sorting information.
In the results of this research, it was found that the Broadcasting Law regulates the issue of legal provisions and regulations regarding broadcasting service providers regarding KPI in charge of regulating matters regarding broadcasting.
The Indonesian Supervision Commission has responsibility for glorification cases committed by sexual harassment perpetrators, in accordance with Law No.
32 of 2002 article 8 paragraph (3) concerning broadcasting.
Related Results
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
PENDAMPINGAN PENDIDIKAN HUKUM MENCEGAH AKSI PORNOGRAFI DI SMK PERINTIS 29 UNGARAN
PENDAMPINGAN PENDIDIKAN HUKUM MENCEGAH AKSI PORNOGRAFI DI SMK PERINTIS 29 UNGARAN
The development of digital-based technology is getting faster and more sophisticated. The developments that occur have an impact on all aspects of human life, both in terms of soci...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 3...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana” ini bertujuan ntk menganalisis terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan mengan...
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornogafi
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornogafi
Era globalisasi telah membawa perubahan dan kemajuan yang cepat dalam kehidupan tanpa batasan jarak dan waktu. Kemajuan juga telah menimbulkan keresahan baru dengan munculnya kejah...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya...

