Javascript must be enabled to continue!
Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
View through CrossRef
Corruption is a problem in the economy of every nation in the world, whether in Government or private environments. With the promulgation of Act No. 31 of the year 1999 Jo Act No. 20 year 2001. The Government in the year 2002 through Law – Law Number 30 year 2002 about corruption eradication Commission formed corruption eradication Commission (KPK) which is a specialized agency in dealing with the special corruption. At issue is how the authorities of the corruption eradication Commission (KPK) in conducting the investigation, the crime of corruption? And how coordination between the corruption eradication Commission (KPK) and other law enforcement agencies in conducting the investigation, the crime of corruption? The study used is the normative legal research i.e. research examines law is a law written from various aspects, but does not examine aspects of applied or implementation. Approach this research method by means of reviewing all laws, understanding the hierarchy of principles and legislation. The conclusion in May of this research is that in regards to the investigation of criminal acts of corruption, the corruption eradication Commission (KPK) has authority that is doing the coordination and supervision that can perform the takeover against investigation or the prosecution conducted by the Police and the Prosecutor's Office. But in the relationship between the coordination with other law enforcement agencies KPK still haven't made good cooperation.
Universitas Warmadewa
Title: Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Description:
Corruption is a problem in the economy of every nation in the world, whether in Government or private environments.
With the promulgation of Act No.
31 of the year 1999 Jo Act No.
20 year 2001.
The Government in the year 2002 through Law – Law Number 30 year 2002 about corruption eradication Commission formed corruption eradication Commission (KPK) which is a specialized agency in dealing with the special corruption.
At issue is how the authorities of the corruption eradication Commission (KPK) in conducting the investigation, the crime of corruption? And how coordination between the corruption eradication Commission (KPK) and other law enforcement agencies in conducting the investigation, the crime of corruption? The study used is the normative legal research i.
e.
research examines law is a law written from various aspects, but does not examine aspects of applied or implementation.
Approach this research method by means of reviewing all laws, understanding the hierarchy of principles and legislation.
The conclusion in May of this research is that in regards to the investigation of criminal acts of corruption, the corruption eradication Commission (KPK) has authority that is doing the coordination and supervision that can perform the takeover against investigation or the prosecution conducted by the Police and the Prosecutor's Office.
But in the relationship between the coordination with other law enforcement agencies KPK still haven't made good cooperation.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary cirmes, disebabkan dampaknya yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Penanganan tindak pidana korup...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Abstract. Corruption is a crime that has always been in the spotlight in this country. Corruption in Indonesia is a criminal act that is classified as an extraordinary crime becaus...

