Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional

View through CrossRef
In this era of globalization, internet technology is growing rapidly from time to time. The right to privacy data is part of the privacy rights inherent in every individual. Until now the internet can be used as a new tool to commit a crime, especially cyber crime. The network is broad and can break through the barriers of national borders, enabling the occurrence of a cyber crime that can be carried out by crossing national borders or better known as transnational crime. This cyber crime can cause great losses both material and non-material. Moreover, cyber crime that is transnational in nature makes cyber crime require special treatment to handle it. Indonesia carried out two handlings both externally and internally. Externally, Indonesia and the National Police cooperate with the Australian Federal Police. Meanwhile, internally Indonesia formed institutions such as Id-SIRTII, Trust+positive, the birth of the European Union Convention On Cybercrime Bill, Cyber Defense Competition, Development of Cyber Defense. External handling is carried out by the Indonesian government to overcome Cyber crime that is across national borders.
Title: Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional
Description:
In this era of globalization, internet technology is growing rapidly from time to time.
The right to privacy data is part of the privacy rights inherent in every individual.
Until now the internet can be used as a new tool to commit a crime, especially cyber crime.
The network is broad and can break through the barriers of national borders, enabling the occurrence of a cyber crime that can be carried out by crossing national borders or better known as transnational crime.
This cyber crime can cause great losses both material and non-material.
Moreover, cyber crime that is transnational in nature makes cyber crime require special treatment to handle it.
Indonesia carried out two handlings both externally and internally.
Externally, Indonesia and the National Police cooperate with the Australian Federal Police.
Meanwhile, internally Indonesia formed institutions such as Id-SIRTII, Trust+positive, the birth of the European Union Convention On Cybercrime Bill, Cyber Defense Competition, Development of Cyber Defense.
External handling is carried out by the Indonesian government to overcome Cyber crime that is across national borders.

Related Results

STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA
STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA
Salah satu ancaman yang sering muncul bagi Indonesia dan negara di Asia Tenggara adalah kejahatan yang melintasi batas negara atau kejahatan transnasional (Transnational crime). Ke...
KONSTRUKSI HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN MAYANTARA
KONSTRUKSI HUKUM DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN MAYANTARA
Tujuan penulisan ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Magiter Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tujuan khusus dari penulisan ini y...
U The Urgensi URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
U The Urgensi URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi urgensi bagi keberadaan aturan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI
Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat...
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan atau tindak pidana yang mencakup jenis serta dimensi – dimensi yang sebelumny...

Back to Top