Javascript must be enabled to continue!
Analisis Yuridis terhadap Sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
View through CrossRef
The Constitutional Court is a judicial institution in Indonesia which was established on August 13, 2003. The Constitutional Court has the authority regulated in article 24C of the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which was later updated to Law Number 8 of 2011. The Constitutional Court has a principle in making a decision on the material test of the law against the Constitution, which applies to everyone, final, independent and impartial. The Constitutional Court's (MK) decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates (presidential and vice presidential candidates) in Case Number 90/PUU-XXI/2023 continues to reap pros and cons. In the decision, the Constitutional Court granted part of the application that tested Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This study aims to identify and analyze disputes over the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the material test of article 169 letter q of Law number 7 of 2017 concerning general elections in terms of juridical aspects. The research method used is a literature study of the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 with a focus on normative legal analysis. The results of the study show that the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 is formally inconsistent with Law Number 49 of 2009 concerning Judicial Power and Constitutional Court Regulation No. 2/PMK/2021.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Analisis Yuridis terhadap Sengketa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materi terhadap Pasal 169 Huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Description:
The Constitutional Court is a judicial institution in Indonesia which was established on August 13, 2003.
The Constitutional Court has the authority regulated in article 24C of the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which was later updated to Law Number 8 of 2011.
The Constitutional Court has a principle in making a decision on the material test of the law against the Constitution, which applies to everyone, final, independent and impartial.
The Constitutional Court's (MK) decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates (presidential and vice presidential candidates) in Case Number 90/PUU-XXI/2023 continues to reap pros and cons.
In the decision, the Constitutional Court granted part of the application that tested Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.
This study aims to identify and analyze disputes over the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the material test of article 169 letter q of Law number 7 of 2017 concerning general elections in terms of juridical aspects.
The research method used is a literature study of the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 with a focus on normative legal analysis.
The results of the study show that the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 is formally inconsistent with Law Number 49 of 2009 concerning Judicial Power and Constitutional Court Regulation No.
2/PMK/2021.
Related Results
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua p...
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT BATAS USIA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TERKAIT BATAS USIA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan mengenai batas usia minimal calon Presiden dan...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesampingan perkara demi kepentingan umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Mengesampingkan perkara demi kepent...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
Dampak dari Putusan No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia: Menguji Kembali Pembatalan Putusan Arbitrase
Dampak dari Putusan No. 15/PUU-XII/2014 terhadap Eksistensi Arbitrase di Indonesia: Menguji Kembali Pembatalan Putusan Arbitrase
AbstrakSesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan UUD 194...

